Taiwan Larang PNS Pakai DeepSeek AI, Cegah Kebocoran Data ke Cina

Pemerintah Taiwan secara resmi melarang penggunaan layanan kecerdasan buatan (AI) dari startup Cina, DeepSeek AI, di seluruh lembaga pemerintah. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko kebocoran data yang dapat membahayakan keamanan nasional. Selama pertemuan kabinet pada Senin (3/2), Perdana Menteri Taiwan, Cho Jung-tai, menekankan bahwa penggunaan DeepSeek AI di instansi pemerintah dilarang untuk menjaga kerahasiaan informasi negara.

Kekhawatiran Taiwan terhadap teknologi asal Cina bukan tanpa alasan. Negara ini selama ini terus menghadapi tekanan politik dan militer dari Beijing, yang membuatnya semakin waspada terhadap produk teknologi yang berpotensi digunakan untuk pengumpulan informasi sensitif. Kantor Perdana Menteri Taiwan menyatakan bahwa larangan ini bertujuan untuk melindungi data negara dari kemungkinan sensor yang dilakukan oleh pihak luar, terutama Cina.

Sebelumnya, Kementerian Digital Taiwan (MODA) sudah mengeluarkan peringatan agar lembaga pemerintah berhati-hati dalam menggunakan DeepSeek, namun belum ada larangan yang tegas. Dalam siaran pers yang dikeluarkan, MODA mengategorikan DeepSeek AI sebagai produk dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) asal Cina yang bisa mengancam keamanan nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan Taiwan dalam menjaga integritas data dan informasi negara.

Larangan ini berlaku tidak hanya untuk pegawai pemerintah pusat, tetapi juga untuk pegawai daerah, sekolah negeri, perusahaan milik negara, serta organisasi semi-resmi. Ini termasuk pekerja proyek infrastruktur penting dan yayasan yang dibiayai pemerintah. Dengan menetapkan batasan yang ketat seperti ini, Taiwan berharap dapat mencegah akses terhadap produk yang dianggap berisiko tinggi.

MODA mengacu pada peraturan Eksekutif Yuan 2019, yang berjudul “Prinsip Pembatasan Penggunaan Produk yang Mengancam Keamanan Siber Nasional”. Peraturan ini menyatakan larangan penggunaan produk dan layanan TIK yang memiliki risiko tinggi di kalangan lembaga pemerintah. Meskipun demikian, MODA belum menguraikan secara rinci bagaimana mekanisme penegakan aturan ini akan dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas larangan tersebut dan bagaimana cara lembaga pemerintah akan dipantau untuk mematuhi kebijakan ini.

Di tingkat internasional, isu yang sama juga dihadapi oleh sejumlah negara lainnya. Korea Selatan, Prancis, Italia, dan Irlandia sedang melakukan penyelidikan terhadap potensi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan DeepSeek AI, menyusul keprihatinan serupa yang dialami oleh Taiwan. Negara-negara ini berupaya untuk menjaga data pribadi warganya dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat merugikan mereka di masa depan.

Ketersediaan teknologi AI yang berasal dari negara-negara dengan kebijakan dan sistem politik yang berbeda memang memunculkan dilema bagi negara-negara yang lebih defensif seperti Taiwan. Mereka harus menemukan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi inovatif dan menjaga keamanan data nasional.

Adanya larangan ini jelas menunjukkan bahwa Taiwan tidak ingin mengambil risiko. Keberanian untuk melarang penggunaan produk yang dianggap berpotensi mengancam adalah langkah preventif yang diambil Taiwan untuk melindungi diri dari risiko yang lebih besar. Dalam konteks ini, Taiwan menjadi salah satu negara yang menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap implikasi dari penggunaan teknologi asal Cina, yang dapat berimplikasi jauh ke depan bagi keamanan nasional dan integritas data.