Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (4/2). Dalam pertemuan yang bertujuan untuk membahas ketahanan pangan nasional ini, JK memberikan berbagai masukan berharga berdasarkan pengalamannya yang luas di bidang tersebut.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang mendampingi dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa masukan JK sangat relevan dan dapat menjadi acuan untuk pengelolaan ketahanan pangan ke depan. "Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami," ujarnya.
Diskusi antara Prabowo dan JK berfokus pada beberapa aspek penting dalam mengamankan produksi beras nasional, terutama menjelang bulan Ramadan yang kerap kali meningkatkan permintaan pangan. Amran menjelaskan bahwa produksi beras selama kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa hingga Maret, total produksi beras mencapai 8 juta ton dan diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 13-14 juta ton menjelang bulan April.
Dalam konteks harga, Amran menyebutkan bahwa saat ini rata-rata harga seluruh Indonesia berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). "Tetapi kalau kita bedah per provinsi, 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP," tambahnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat daerah.
Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog tanpa bunga. Dukungan ini diharapkan dapat membantu petani dalam menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih baik. Prabowo menekankan bahwa masa panen padi yang berlangsung dari Februari hingga April adalah momen krusial yang tidak boleh dilewatkan.
Sebagai tindak lanjut, Amran memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan, seperti instruksi presiden dan peta jalan untuk ketahanan pangan, harus segera dieksekusi tanpa alasan untuk gagal. "Kita harus rebut momentum ini," tegasnya.
Lebih lanjut, dalam kerangka ketahanan pangan, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat, antara lain:
- Optimalisasi Produksi: Memastikan bahwa praktik pertanian yang baik diterapkan untuk meningkatkan hasil pertanian.
- Dukungan Finansial: Penyaluran dana yang cepat dan tidak berbunga kepada petani dapat mendukung stabilitas harga.
- Peningkatan Infrastruktur: Memperbaiki infrastruktur pengolahan dan distribusi pangan untuk mengurangi lost post-harvest.
- Edukasi Petani: Memberikan pelatihan tentang teknik bercocok tanam yang efektif untuk meningkatkan produktivitas.
- Diversifikasi Pangan: Mendorong petani untuk tidak hanya terpaku pada tanaman tertentu tetapi juga mengembangkan berbagai jenis produk pertanian.
Peningkatan ketahanan pangan merupakan tugas bersama yang melibatkan pemerintah, petani, dan masyarakat. Melalui langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan. Kunjungan JK kepada Prabowo di Istana Kepresidenan diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penguatan ketahanan pangan Indonesia ke arah yang lebih baik.