Ankara, Podme.id – Penyelidikan terhadap Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, kian memanas setelah tuduhan bahwa dia membeli empat vila mewah dengan menggunakan dana negara. Kasus ini dipicu oleh kesaksian pengusaha Ali Nuhoglu, yang mengklaim bahwa perusahaan miliknya, Gulluce Tarimcilik, didirikan khusus untuk memperoleh properti yang bernilai miliaran rupiah sebelum dinyatakan mengalami kendala zonasi.
Nuhoglu memberi kesaksian bahwa salah satu vila mewah yang terlibat dalam transaksi tersebut berada di Beylikduzu dan awalnya bernilai sekitar US$ 4,4 juta. Namun, harga tersebut meningkat menjadi US$ 5,1 juta akibat penundaan dalam proses negosiasi. Dalam keterangannya di pengadilan, Nuhoglu menegaskan, “Saya tidak mentransfer Gulluce Tarimcilik sebesar US$ 765.000. Dengan nilai tukar saat ini, harga transfer perusahaan saya berjumlah sekitar US$ 7,65 juta.”
Dalam konteks ini, Imamoglu berusaha membela diri dengan menyatakan bahwa proyek akuisisi tanah yang kini tengah diperiksa transaksi perolehan tersebut dilakukan secara transparan dan menggunakan pinjaman dari bank Turki. Ia mengklaim bahwa pembelian dilakukan dengan tujuan mengubah lahan tersebut menjadi ruang terbuka hijau untuk kepentingan publik.
Namun, kritik muncul saat beberapa pihak mempertanyakan motif dibalik pembelian tersebut, dengan beberapa menyebut bahwa tanah seberang vila miliknya didapatkan dengan menggunakan pendapatan kotamadya, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai aset pribadi. Penyidik saat ini sedang menyelidiki potensi penyalahgunaan sumber daya kota untuk kepentingan individu, termasuk dugaan manipulasi valuasi properti.
Tim pembela Imamoglu menyebut bahwa penyelidikan ini sarat dengan agenda politik, mengklaim bahwa tuduhan tersebut berusaha mendiskreditkan citra Wali Kota yang memiliki popularitas tinggi di kalangan masyarakat. Mereka menyerukan agar Imamoglu segera dibebaskan dan menyebut bahwa kasus ini menyisakan banyak pertanyaan terkait keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.
Investigasi ini menjadi sorotan publik mengingat dampaknya dalam hal tata kelola dan integritas di dalam Kotamadya Istanbul. Kritikus menilai bahwa dugaan keterlibatan Imamoglu dalam transaksi properti mencerminkan tren lebih luas terkait pelanggaran administrasi yang mungkin terjadi di pemerintahan lokal.
Nuhoglu juga mengomentari tuduhan terkait penilaian yang dianggap terlalu rendah untuk vila-vila yang dibeli, dengan menyatakan bahwa angka US$ 765.000 tidak tercermin dalam dokumen yang resmi. Ia menegaskan bahwa seluruh transaksi dan pembayaran telah dilakukan secara transparan dan tercatat dengan baik.
Hingga saat ini, proses hukum masih berlanjut, dan penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengklarifikasi apakah ada penyalahgunaan wewenang yang terjadi, yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap reputasi politik dan administrasi publik di Istanbul. Banyak pihak menantikan keterangan lanjutan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, yang bisa memberikan penjelasan lebih mendalam tentang dugaan yang dialamatkan kepada Wali Kota.