Wapres Sara Duterte Dimakzulkan: Apa Saja Pelanggarannya?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina mengambil langkah mengejutkan dengan memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte, setelah mosi pemakzulan disetujui oleh lebih dari 200 anggota DPR. Tindakan ini diambil menyusul serangkaian tuduhan serius yang diajukan terhadapnya, dan merupakan langkah signifikan dalam sejarah politik Filipina.

Pada Rabu, 7 Februari 2025, Sekretaris Jenderal DPR Reginald Velasco mengkonfirmasi bahwa setidaknya 215 dari 318 anggota DPR telah memberikan suara mendukung mosi tersebut. Dukungan ini mengungguli angka ambang batas sepertiga anggota DPR, yang diperlukan untuk melanjutkan proses pemakzulan. Ketua DPR Martin Romualdez kemudian mengetuk palu untuk mengesahkan pemakzulan dari jabatan wakil presiden, mengambil langkah yang menandai akhir perjalanan politik Sara Duterte dalam posisi tersebut.

Proses pemakzulan ini ditandai oleh beragam tuduhan yang mencakup tujuh pasal, yang menangkap perhatian publik dan media. Berdasarkan dokumen resmi, berikut adalah daftar pelanggaran yang menjadi landasan pemakzulan Sara Duterte:

1. Konspirasi Membunuh: Terdapat tuduhan bahwa Sara Duterte terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan pasangan presiden, serta Ketua DPR. Tuduhan ini mengundang kecemasan dan perhatian luas, karena menyangkut nyawa pejabat tinggi negara.

2. Penyalahgunaan Dana Rahasia: Mosi pemakzulan juga mencakup alegasi penyalahgunaan dana rahasia. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang dapat merugikan negara.

3. Penyuapan dan Korupsi: Sebagai mantan Menteri Pendidikan, Sara Duterte dituduh terlibat dalam kasus penyuapan serta praktik korupsi yang melibatkan kebijakan pendidikan.

4. Kekayaan yang Tidak Dapat Dijelaskan: Ada tuduhan terkait ketidaktransparanan aset pribadi Sara Duterte, di mana ia diduga memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sumbernya.

5. Keterlibatan dalam Pembunuhan di Luar Hukum: Tuduhan ini merujuk pada periode ketika Sara Duterte menjabat sebagai walikota di Davao, yang terkenal dengan kontroversi tindakan keras terhadap kriminalitas.

6. Upaya Destabilisasi dan Pemberontakan: Tuduhan ini menyoal perannya dalam menciptakan instabilitas politik di negara, yang berpotensi menyebabkan gangguan ketertiban umum.

7. Gangguan Ketertiban Umum: Akhirnya, beberapa tuduhan juga mencakup upaya mengganggu ketertiban umum, yang dapat menciptakan keresahan di masyarakat.

Menanggapi pemakzulan ini, Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses tersebut. Dalam pernyataan yang dikeluarkannya, Marcos menyampaikan bahwa pemerintahan tidak memiliki kekuasaan untuk memakzulkan seorang wakil presiden. Ia mengatakan bahwa DPR dan Senat memiliki tanggung jawab untuk menangani pengaduan yang telah disampaikan dan menunjukkan ketidakberpihakannya dalam proses tersebut.

"Ketika usulan pemakzulan diajukan, DPR dan Senat tidak memiliki pilihan. Mereka harus mengakui keluhan yang telah diajukan dan berunding, dan itulah yang terjadi saat ini," ungkap Marcos saat memberikan arahan kepada media di Istana Malacanang.

Proses pemakzulan Sara Duterte menjadi momen penting dalam politik Filipina, menunjukkan bahwa tidak ada posisi kekuasaan yang kebal dari pengawasan atau akuntabilitas. Dengan langkah ini, DPR Filipina menetapkan standar bagi keterbukaan dalam pemerintahan, meskipun hal ini juga menandakan ketegangan di dalam kabinet pemerintah. Seiring berjalannya waktu, situasi ini akan terus berkembang dan menjadi sorotan utama media serta masyarakat Filipina.