Tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kedutaan Besar RI (KBRI) Bangkok, dan KBRI Yangon sedang bekerja keras untuk mempersiapkan repatriasi 554 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan online di wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. Saat ini, langkah ini menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mengembalikan WNI yang berada dalam situasi berbahaya ini ke tanah air mereka.
Dalam upaya ini, tim yang tengah berada di Maesot, kota perbatasan antara Thailand dan Myanmar, berkoordinasi intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar. Duta Besar RI di Bangkok, Rachmat Budiman, bersama Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, menggelar pertemuan khusus dengan Gubernur Provinsi Tak, Chucheep Phongchai, serta berbagai instansi terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pelintasan para WNI dari Myawaddy ke Maesot.
KBRI Bangkok menyatakan bahwa karena kondisi keamanan jalur darat Myawaddy-Yangon tidak memungkinkan, Thailand dipilih sebagai lokasi transit untuk repatriasi. “Gubernur Tak dan berbagai otoritas Thailand sangat mendukung dan siap memfasilitasi pelintasan para WNI menuju Maesot, serta memastikan pengawalan ke Bangkok untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta,” ungkap pernyataan resmi dari KBRI Bangkok pada Sabtu (15/3/2025).
Otoritas Thailand juga akan melaksanakan proses National Referral Mechanism. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi para korban trafficking dan penganiayaan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian. Pengaturan semacam ini diharapkan dapat menjamin keselamatan dan kesehatan para WNI yang telah terjebak dalam situasi sulit di Myanmar.
WNI yang terjebak dalam penipuan online tersebut diperkirakan akan tiba secara bertahap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 18 dan 19 Maret 2025. Setelah kedatangan, mereka akan menjalani proses wawancara untuk penanganan lebih lanjut, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Kemenko Polkam dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan mengkoordinasikan berbagai lembaga untuk kelancaran pemulangan para korban ke daerah masing-masing.
Berikut adalah beberapa langkah kunci dalam proses repatriasi ini:
1. Koordinasi antara tim Kemenlu dan otoritas Thailand serta Myanmar.
2. Pengaturan lokasi transit di Maesot untuk memastikan keamanan perjalanan.
3. Pelaksanaan National Referral Mechanism untuk identifikasi dan pemeriksaan korban.
4. Proses penerbangan ke Jakarta yang direncanakan pada 18 dan 19 Maret.
5. Wawancara dan rehabilitasi bagi WNI setelah tiba di tanah air.
Kehadiran WNI yang terjebak dalam penipuan online di wilayah konflik menggambarkan betapa rentannya kelompok tersebut saat menghadapi dinamika sosial dan politik di negara lain. Kasus ini menekankan pentingnya perlindungan bagi WNI di luar negeri, terutama dalam situasi yang melibatkan kejahatan lintas negara.
Melalui langkah-langkah strategis dan kolaborasi lintas lembaga, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam melindungi warganya di luar negeri. Keselamatan dan kesejahteraan WNI menjadi prioritas utama, dan upaya repatriasi ini merupakan langkah nyata dalam memastikan mereka kembali ke tanah air dengan aman. Brasil menyoroti keterlibatan aktif pemerintah dalam menangani situasi kritis ini, serta dukungan penuh dari otoritas negara lain guna melancarkan proses pemulangan.