Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum/PDAM) Kota Padang. Ia mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk segera mencopot Direktur Utama PDAM menyusul keluhan masyarakat yang tak kunjung usai terkait persoalan air bersih.
Dukungan Pusat Tak Diimbangi Kinerja PDAM
Andre Rosiade menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan maksimal kepada Kota Padang, termasuk pembangunan bendungan dan berbagai fasilitas pendukung untuk penanggulangan bencana banjir bandang serta pemenuhan kebutuhan air bersih. Namun, ia menyayangkan kinerja PDAM yang dinilai tidak serius dalam menangani persoalan air bersih yang masih terus dikeluhkan oleh masyarakat.
“Pemerintah pusat sudah bantu, sudah memberikan segala macam fasilitas, dari bendungan dan lainnya, tapi sampai detik ini PDAM enggak serius,” ujar Andre dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa timnya telah mengantongi data lengkap mengenai permasalahan PDAM Padang. Ia mendesak Wali Kota Fadly Amran untuk bertindak tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen PDAM.
“Kalau Pemko enggak mau memperbaiki, ya ganti saja. Kalau enggak mampu, copot,” tegas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan
Tak hanya itu, Andre Rosiade juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan PDAM Padang. Ia mengaku prihatin dan marah melihat keluhan masyarakat yang terus berulang tanpa adanya solusi konkret.
“Saya minta juga Polda periksa itu. Kenapa rakyat sudah menjerit-jerit? Saya minta Polda juga cek PDAM itu,” imbuh dia.
DPRD Padang Dukung Pencopotan Dirut PDAM
Kritik serupa juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat. Ia menilai jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Padang telah gagal menangani krisis air bersih, khususnya di wilayah yang terdampak banjir bandang. Menurutnya, manajemen PDAM terkesan kaku dan tidak kooperatif, bahkan dalam situasi darurat.
Wahyu mencontohkan penolakan Direktur Utama PDAM, Hendra Pebrizal, terhadap usulan dari Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menarik pipa guna mempercepat suplai air bersih. Penolakan tersebut beralasan akan mengganggu pelayanan rutin, padahal kondisi saat itu adalah keadaan darurat.
“Dirut PDAM keberatan, katanya akan mengganggu pelayanan. Padahal ini kondisi darurat. Dia lebih mengutamakan pelayanan rutin daripada keadaan darurat, sementara warga Kota Padang mengalami dampak sosial yang berat,” ujar Wahyu.
Wahyu mengungkapkan bahwa DPRD Padang sebenarnya telah berulang kali memberikan peringatan melalui berbagai rapat koordinasi. PDAM diminta untuk memetakan wilayah-wilayah yang tidak terjangkau suplai air agar distribusi bantuan bisa tepat sasaran. Namun, hingga kini, langkah tersebut dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Sense of crisis dari awal memang enggak ada, dan itu terlihat jelas,” tegasnya.
Atas buruknya koordinasi serta lambannya penanganan di lapangan, Wahyu Hidayat secara tegas mendukung langkah evaluasi total dan pencopotan Direktur Utama PDAM oleh Wali Kota Padang.
“Harus dicopot. Dirut PDAM enggak punya sense of crisis sejak awal, padahal DPRD sudah berkali-kali mengingatkan,” pungkasnya.
