Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerataan akses listrik hingga ke seluruh desa di Indonesia merupakan prioritas utama pemerintah. Bahlil menyatakan akan merasa gagal sebagai menteri apabila masih terdapat desa yang belum teraliri listrik.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026). Ia menekankan komitmennya untuk terus menggencarkan program listrik desa.
Prioritas Penuh Akses Listrik Hingga Pelosok
“Kalau boleh jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insyaallah sampai selesai, kabinet sukses kalau semua desa-desa, lurah-lurah itu semua dialiri dengan listrik semuanya,” ujar Bahlil.
Namun, Bahlil mengingatkan bahwa keberhasilan kabinet tidak bisa diukur semata dari capaian angka nasional. Ia menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat hingga ke pelosok.
“Sekalipun katakanlah listrik tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di lurah-lurah itu belum dapat listrik, saya menganggap saya menteri yang gagal, dan kita semua dalam ruangan ini menurut saya, kita harus patut untuk merenungkan diri,” tegasnya.
Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan
Bahlil menyoroti ironi bahwa Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, namun masih ada masyarakat desa yang belum menikmati fasilitas listrik.
“Indonesia merdeka sudah 80 tahun, tapi masih ada saudara-saudara kita yang belum ada listrik, dan rasa itu pernah saya rasakan ketika saya lahir tanpa listrik,” ungkapnya.
Ketua Umum Partai Golkar ini kemudian menceritakan pengalaman pribadinya yang tumbuh tanpa listrik. Ia mengaku saat sekolah dasar, ia belajar menggunakan pelita sebagai penerangan.
“Saya sekolah SD tidak ada listrik, pakai pelita, yang bangun pagi hitam, dan saya mendapat vitamin besar dari bapak-ibu semua anggota Komisi XII untuk bagaimana bisa kita mewujudkan dan kita menuntaskan agar saudara-saudara kita yang belum ada listrik semua bisa mendapat fasilitas listrik untuk seluruh Indonesia,” katanya.
Bahlil menambahkan, “Ini menurut saya adalah bagian daripada amanat konstitusi dan sebagai wujud daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
