Bima Arya: Kepala Daerah Dipilih Rakyat pun Bisa Diberhentikan!

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa posisi kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tidak menjamin mereka terhindar dari pemecatan. Hal ini disampaikan oleh Bima Arya saat memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (28/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyebutkan bahwa terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur tentang pemecatan kepala daerah berdasarkan undang-undang.

"Berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meskipun kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, mereka dapat diberhentikan jika terbukti melanggar ketentuan yang ada," ujar Bima Arya. Poin ini menjadi penting untuk dipahami, terutama oleh para pemimpin daerah yang baru saja terpilih.

Ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pemecatan kepala daerah, di antaranya meliputi:

1. Tidak Melaksanakan Program Prioritas Nasional: Kepala daerah memiliki kewajiban untuk memprioritaskan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegagalan dalam melaksanakan tugas ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

2. Bepergian ke Luar Negeri Tanpa Izin: Setiap kepala daerah diwajibkan untuk meminta izin sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Melakukan perjalanan tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

3. Melakukan Perbuatan Tercela: Tindakan yang mencoreng reputasi atau kredibilitas kepala daerah, seperti perilaku yang tidak etis, juga dapat menjadi alasan pemecatan.

Bima Arya mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jokowi juga mengingatkan bahwa ketentuan yang ada bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk menjaga integritas dan kredibilitas jabatan publik. “Kepala daerah harus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya hingga akhir masa jabatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bima Arya mencatat bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan untuk memberhentikan kepala daerah, pemecatan seharusnya menjadi langkah terakhir setelah pertimbangan dan evaluasi yang matang. Di tengah situasi politik yang dinamis, penting bagi para kepala daerah untuk menyadari tanggung jawab besar yang mereka emban.

Masyarakat pun memiliki peran dalam pengawasan kinerja kepala daerah. Melalui partisipasi publik, masyarakat dapat memberikan dorongan atau kritik yang konstruktif sekaligus melakukan pemantauan terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang bersih.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan sinergisitas di antara kepala daerah, Bima Arya juga mendorong diadakannya kegiatan retret di Akmil. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk bertukar ide, membangun kerjasama, dan meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Pada akhirnya, pemecatan kepala daerah yang terpilih lewat proses demokratis memiliki dasar hukum yang jelas. Bima Arya berharap bahwa dengan adanya penegasan mengenai kemungkinan pemecatan ini, semua pihak dapat lebih sadar akan tanggung jawab dan kewenangan yang melekat pada jabatan kepala daerah. Ekspektasi terhadap kinerja yang baik dan profesionalisme harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat.