Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap respons pemerintah dalam penanganan bencana alam yang kerap dianggapnya lamban dan tidak terencana. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Senin (19/1/2026).
Indonesia Rentan Bencana, Respons Pemerintah Dipertanyakan
Deddy Sitorus, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, mengawali kritiknya dengan memaparkan kerentanan geografis Indonesia yang terletak di cincin api pasifik. Ia menyayangkan bahwa setiap kali bencana melanda, pemerintah seolah “tergagap-gagap” seperti anak kecil yang baru belajar berjalan.
“Dari sini kan kita belajar, Pak. Dari sini kita belajar bahwa Republik Indonesia ini, yang ada di ring of fire ini, di daerah yang sangat rentan bencana, kita selalu tergagap-gagap, Pak. Selalu tergagap-gagap setiap ada bencana kita seperti anak yang belajar berdiri, belajar berjalan, Pak,” ujar Deddy dalam rapat yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Ia menambahkan bahwa selama 80 tahun kemerdekaan, penanganan bencana seolah berjalan sendiri tanpa kehadiran negara yang optimal. Deddy menyoroti minimnya kebijakan yang bersifat “hulu-hilir” dalam mengantisipasi bencana.
“Jadi 80 tahun kita merdeka itu, ya rakyat itu memang hidup dengan sendirinya tanpa kehadiran negara, Pak. Bayangkan desa-desa bisa disapu habis. Memang kita membuat kebijakan nggak pernah hulu-hilir, Pak,” keluhnya.
Siklon Tropis dan Ancaman Iklim yang Terus Meningkat
Lebih lanjut, Deddy mengingatkan bahwa potensi bencana serupa dapat terus berulang jika tidak ada penataan yang serius. Ia mencontohkan fenomena siklon tropis yang seharusnya tidak terjadi di daerah tropis seperti Indonesia, namun kini telah menjadi kenyataan.
“Jadi ini bagaimana Pak menatanya kembali, Pak? Bukan tidak mungkin, sangat mungkin ini terulang. Siklon Senyar itu seharusnya tidak ada di daerah tropis seperti kita, sudah terjadi. Ke depan, apakah dia akan hilang? Belum tentu, nggak ada yang jamin, Pak,” tegasnya.
Bersyukur Rakyat Tidak Pemarah, Sindiran Bendera Putih
Di tengah kritiknya, Deddy Sitorus melontarkan sebuah sindiran yang cukup mengena. Ia menyatakan rasa syukurnya karena masyarakat Indonesia dinilai tidak memiliki sifat pemarah terkait penanganan bencana.
“Kita harus bersyukur, Pak, rakyat kita ini nggak pemarah, Pak. Kemarin bendera putih cuma sebentar, tapi percayalah ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” ungkap Deddy.
Ia mengingatkan bahwa fenomena pengibaran bendera putih, meskipun singkat, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tuntutan Kinerja Serius dari Kementerian Dalam Negeri
Deddy Sitorus secara khusus meminta Kementerian Dalam Negeri, sebagai salah satu pemimpin dalam satuan tugas penanganan bencana, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh.
“Jadi tolonglah Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu leader dalam satgas penanganan bencana ini bekerja sepenuh hati, Pak. This is not business as usual, Pak. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Kritik Kebijakan dan Penganggaran Bencana
Peran pemerintah daerah (pemda) dalam penanggulangan bencana juga tak luput dari sorotan. Deddy menyinggung kasus tenda bantuan yang dilepas setelah kunjungan Presiden, menunjukkan minimnya kesiapan dan “sense of crisis” di tingkat daerah.
“Dilihat dari sisi kebijakan, dilihat dari sisi penganggaran, itu sama sekali tidak ada sense of crisis terhadap potensi-potensi kebencanaan. Bayangkan, hanya untuk tenda saja kemarin kita nunggu dari pusat datang BNPB, itu pun Presiden pulang, cabut lagi itu tenda. Artinya, kabupaten atau kotanya kan nggak punya stok sama sekali. Itu satu, tidak ada sense -nya kita sama sekali,” kritiknya.
Solusi “Jemput Bola” untuk Korban Bencana
Menutup kritiknya, Deddy Sitorus mendesak para pemangku kebijakan untuk menerapkan pendekatan “jemput bola” dalam pemulihan pasca-bencana di Sumatera. Ia menyoroti kesulitan birokrasi yang dihadapi korban bencana, seperti keharusan membawa Kartu Keluarga (KK) padahal rumah mereka hancur.
“Saya nggak tahu gimana caranya jemput bola, Pak. Ini warga semua yang kehilangan KK, segala macam, disuruh bawa KK. KK dari Hong Kong? Rumahnya aja dibawa air, suruh bawa KK. Disuruh pergi ke kabupaten naik apa? Gimana caranya? Cobalah bikin pelayanan teknis cepat, bawa mesinnya pergi tuh ke kampung-kampung, KK-nya sediain print di kabupaten, kota. Jangan suruh rakyat lagi,” pungkasnya.
