Fathi: Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg Harus Lindungi Rakyat Kecil!

Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, memberikan kritik tajam terhadap kebijakan subsidi gas LPG 3 kg yang dinilai tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat kecil. Fathi menyatakan, pentingnya pemerintah menjaga keseimbangan antara pengendalian distribusi subsidi dan ketersediaan gas LPG bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang saat ini tengah menghadapi tantangan kelangkaan di beberapa daerah, termasuk Kota Bandung dan Cimahi.

Dalam pernyataannya pada hari Minggu (2/2/2025), Fathi mengapresiasi langkah pemerintah dalam memastikan bahwa subsidi gas 3 kg tepat sasaran. Menurutnya, subsidi tersebut seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak, bukan oleh kalangan tertentu yang tidak membutuhkan. "Kita harus memastikan bahwa subsidi ini benar-benar membantu rakyat, bukan malah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak," tegasnya.

Berikut adalah beberapa poin penting dari pernyataan Fathi terkait kebijakan subsidi gas LPG 3 kg:

1. Kebutuhan Vital: Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan utama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta rumah tangga berpenghasilan rendah. Ketersediaan yang mudah dan harga yang stabil menjadi prioritas agar masyarakat tidak kesulitan.

2. Pengetatan Distribusi: Kebijakan pengetatan distribusi yang hanya memperbolehkan penjualan melalui distributor resmi Pertamina menjadi sorotan. Fathi mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat menyebabkan kelangkaan yang tidak diinginkan.

3. Transparansi dan Efektivitas: Fathi mendesak pemerintah dan Pertamina untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas sistem distribusi gas 3 kg. Ia menekankan bahwa pengawasan yang lebih kuat di lapangan harus diterapkan untuk mencegah penimbunan atau permainan harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Peran Pemerintah Daerah: Fathi juga menyerukan agar pemerintah daerah lebih aktif dalam mengawasi distribusi gas LPG, serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. "Pemerintah daerah harus berperan aktif agar distribusi tepat sasaran," ujarnya.

5. Dampak Ekonomi: Menurut Fathi, dalam konteks ekonomi, ketepatan subsidi gas 3 kg sangat penting agar anggaran negara tidak bocor. Namun, ia menekankan bahwa akses yang mudah bagi masyarakat yang membutuhkan harus tetap dijaga.

Fathi menegaskan bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg bukan hanya merupakan masalah distribusi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan yang tidak memihak masyarakat lemah. "Kita harus menciptakan sistem yang bisa menjaga hak masyarakat kecil agar tidak dirugikan, terutama dalam situasi di mana kebutuhan energi semakin meningkat," ujarnya.

Kritik Fathi terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk didengarkan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat kecil, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan. "Saya siap mengawal kebijakan ini agar kepentingan masyarakat tetap diutamakan," tutupnya.

Dengan begitu, harapan Fathi dan berbagai pihak lainnya adalah agar pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih tepat dalam pengelolaan subsidi, sehingga tidak hanya menjadi beban atau sumber masalah, tetapi benar-benar bermanfaat bagi rakyat kecil yang seharusnya merupakan penerima utama manfaat dari kebijakan tersebut.