Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang (UU) Migas. Desakan ini muncul lantaran kekhawatiran adanya mafia migas yang sengaja menghambat proses legislasi tersebut. Pernyataan ini disampaikan Bambang Haryadi dalam Rapat Kerja bersama Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026).
Kecurigaan Mafia Migas di Balik Molornya Revisi UU Migas
Bambang Haryadi mengawali kritiknya dengan mengungkit target swasembada energi yang dicanangkan oleh Bahlil Lahadalia. Ia menekankan pentingnya penyelesaian revisi UU Migas dalam waktu cepat. “Jadi harapan kita mari kita sama-sama bersama Kementerian ESDM, kita selesaikan revisi Undang-Undang Migas dalam waktu cepat. Bahkan kami sempat dituduh, Pak Menteri, jangan-jangan ada mafia. Kok revisi Undang-Undang Migas itu bolak-balik,” ujar Bambang Haryadi.
Menurut Bambang, molornya revisi UU Migas ini menimbulkan dugaan bahwa ada pihak yang diuntungkan oleh kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini terjadi pasca Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beberapa pasal dalam UU Migas sebelumnya, terutama terkait eksistensi BP Migas dan amanat pengelolaan sumber daya migas oleh negara.
Ia meyakini komitmen Bahlil Lahadalia terhadap negara, namun tetap mengingatkan agar tidak muncul praduga negatif terkait mafia migas. “Dari 2012 dibatalkan sampai 2026, belum ada perubahan. Nah, ini kita pertanyaannya jangan sampai kita semua, saya yakin Pak Menteri komitmennya merah putih, kan, kita semua merah putih, jangan sampai hambatan revisi Undang-Undang Migas sampai menimbulkan praduga-praduga ada permainan mafia migas lah, kan? Nah, ini kita harus selesaikan, harus tuntaskan,” tegas Bambang.
Sorotan Terhadap Kejayaan Petronas dan Target Swasembada Energi
Dalam kesempatan yang sama, Bambang Haryadi juga menyinggung momen kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia, di mana beliau menerima helm dari Petronas. Bambang mengungkapkan keprihatinannya melihat perusahaan minyak negara tetangga itu kini mendunia, padahal dulunya belajar dari Pertamina.
“Saya sendiri saja sebagai kader cukup prihatin ketika Bapak Presiden ke Malaysia dikasih helm Petronas. Padahal saya tahu Pak Prabowo itu bukan pembalap, tapi kenapa dikasih helm Petronas? Apakah ini sebuah sindiran kepada kita bahwa dulu Petronas belajarnya ke Pertamina, sekarang Petronas mendunia. Itu kami sebagai kadernya kami merasa agak bingung juga,” tuturnya.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI ini optimis bahwa target swasembada energi, khususnya BBM, dapat tercapai jika revisi UU Migas segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya peningkatan target lifting migas.
Sinkronisasi Data Lifting Migas Menjadi Kunci
Lebih lanjut, Bambang Haryadi mengingatkan agar perhitungan lifting migas tidak menyimpang dari data Kementerian Keuangan. Ia berharap ada sinkronisasi data antara kedua lembaga tersebut.
“Dan saya berharap capaian yang kita… eh, sampaikan apresiasi mencapai sesuai target APBN. Namun, kita juga harus waspada karena kami juga mendengar perhitungan Kemenkeu tidak sama, kan? Mudah-mudahan Kemenkeu bisa sinkron. Jangan sampai kita hitung 605, Kemenkeu-nya hitungnya lain,” pungkas Bambang.
