Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi kemajuan positif dalam persiapan ibadah Haji 1447H/2026M. Ia menyoroti peningkatan kuota petugas haji dari kalangan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan komitmen percepatan distribusi kartu Nusuk sejak dari embarkasi.
Peningkatan Kuota Petugas Mahasiswa
Berdasarkan laporan Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan, kuota mahasiswa di 10 negara Timur Tengah untuk petugas haji pada 1447H meningkat menjadi 133 orang, naik dari 120 orang pada tahun sebelumnya. HNW berharap jumlah ini dapat terus bertambah di masa mendatang, seiring dengan minat dan potensi yang ada.
Untuk petugas haji dari kalangan mukimin, termasuk mahasiswa Indonesia di Arab Saudi, Kementerian Haji (Kemenhaj) melaporkan baru 750 petugas yang diangkat. HNW sempat mempersoalkan hal ini kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, karena dinilai belum sesuai dengan kesepakatan Komisi VIII DPR RI pada November 2025. Dahnil Anzar memastikan akan ada penambahan dari Tenaga Pendukung Syarikah, yang diingatkan HNW agar benar-benar direalisasikan.
HNW berpesan agar seluruh mahasiswa dan mukimin yang terpilih sebagai Tenaga Pendukung/Petugas Haji dapat menjalankan amanah dengan mengoptimalkan kompetensi mereka. “Antara lain di bidang penguasaan bahasa Arab, pemahaman tata cara ibadah haji, serta pengetahuan terhadap budaya dan sistem pelayanan di Arab Saudi, termasuk kekuatan fisik untuk melayani Jamaah Haji Indonesia dengan menjunjung tinggi profesionalitas,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Percepatan Distribusi Kartu Nusuk
Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1), HNW menekankan pentingnya kebijakan pembagian kartu Nusuk agar dapat didistribusikan sejak calon jemaah haji masih berada di Indonesia, tepatnya di embarkasi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam beberapa rapat kerja terakhir dan diharapkan dapat mempermudah proses keberangkatan jemaah.
Menurut HNW, langkah ini akan menghilangkan trauma dan memberikan kepastian bagi jamaah haji Indonesia untuk dapat langsung beribadah, khususnya di Masjidil Haram. Ia merujuk pada pengalaman tahun 2025 di mana petugas Otoritas Saudi sangat ketat melakukan pengecekan kartu Nusuk bagi jamaah yang hendak masuk kawasan masjid.
HNW menyampaikan bahwa Menteri Haji dan Umrah RI terus berupaya agar kartu Nusuk dapat dibagikan lebih awal, yakni saat di embarkasi. “Salah satu perkembangan positif yang disampaikan adalah dua Syarikah yang menjadi penyedia layanan kartu nusuk telah membuka kantor perwakilan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memperlancar koordinasi dan penyelesaian administrasi, dan pembagian kartu nusuk sebelum keberangkatan jamaah calon haji Indonesia ke Saudi Arabia,” sambungnya.
Hambatan Pelunasan Biaya bagi Pembimbing KBIHU
Sebelum rapat kerja dimulai, HNW juga menyampaikan aspirasi dari para Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang mengeluhkan penolakan pelunasan biaya. Sistem yang ada dianggap menyamakan mereka dengan jamaah biasa, sehingga harus menunggu jeda 18 tahun, padahal sebagian sudah berhaji sebelum aturan batas tersebut diberlakukan.
HNW menegaskan bahwa hambatan seperti ini seharusnya tidak terjadi. Ia merujuk pada Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang secara tegas mengecualikan ketentuan minimal jeda keberangkatan 18 tahun bagi Pembimbing KBIHU, sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat 1.
Sebagai penutup, HNW menegaskan bahwa Kementerian Haji mengakui sistem masih memiliki kendala dan berjanji melakukan pengecekan agar sesuai aturan. Para Pembimbing KBIHU tetap termasuk kategori pengecualian sesuai proporsi 151 calon jemaah yang mereka bimbing. “Ini kami ingatkan agar tidak terjadi Jamaah Haji Indonesia nantinya tidak menerima bimbingan Ibadah dari para pembimbing, karena bimbingan itu salah satu kunci mereka bisa beribadah haji yang baik dan benar agar memperoleh haji yang mabrur,” pungkasnya.
