JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Barat pada Kamis (22/1/2026) untuk meninjau langsung pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan diawali dengan peninjauan Huntara Danantara di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
Progres Pembangunan Huntara di Batang Anai Capai 90 Persen
Project Manager PT Nindya Karya, Syafriwal, menjelaskan bahwa pembangunan huntara ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar negara segera memberikan hunian layak bagi korban bencana. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Nindya Karya dengan dukungan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Semen Indonesia Group (SIG), MIND ID, Pegadaian, Pertamina, serta didukung PLN untuk kelistrikan dan Telkom untuk jaringan komunikasi.
Di lokasi Batang Anai, Syafriwal melaporkan telah dibangun 40 unit huntara dengan progres mencapai 90 persen. Pengerjaan yang hanya memakan waktu delapan hari kerja ini ditargetkan rampung pada 24 Januari 2026. Selain Batang Anai, pembangunan huntara juga dilaksanakan di Kabupaten Agam dan Tanah Datar.
Di Kabupaten Agam, terdapat dua lokasi: Linggai Duo Koto sebanyak 20 unit dengan progres 70 persen, serta Bancah sebanyak 35 unit yang masih dalam tahap awal dengan progres sekitar 15 persen. Sementara itu, di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan 28 unit huntara di kawasan Malalo telah mencapai progres 60 persen.
Apresiasi dan Harapan dari Pemerintah Daerah
Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Azis, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Nindya Karya dan BUMN pendukung. Ia menilai pembangunan huntara di Batang Anai melampaui ekspektasi, di mana proyek yang semula diperkirakan rampung dalam dua pekan, nyaris selesai hanya dalam delapan hari. Selain itu, ia juga mengapresiasi adanya fasilitas tambahan berupa lapangan mini soccer, balai pertemuan, dan area bermain anak.
"Terima kasih Pak Andre Rosiade, terima kasih Danantara dan Nindya Karya. Ini di luar target dan ekspektasi kami. Saya kira dua minggu baru selesai, ternyata delapan hari sudah hampir rampung, ditambah fasilitas mini soccer, balai pertemuan, dan playground untuk anak-anak," ujar John dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).
Komitmen DPR dan BUMN dalam Pemulihan Pascabencana
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan mandat Presiden Prabowo agar masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan hunian layak benar-benar terlaksana. Ia mengapresiasi kecepatan dan kualitas kerja Nindya Karya yang dinilainya mencerminkan transformasi nyata BUMN dalam melayani rakyat.
"Kami mendengar langsung laporan di lapangan. Di Batang Anai progresnya sudah 90 persen hanya dalam delapan hari kerja. Ini bukti nyata BUMN hadir dan bekerja efektif untuk rakyat," kata Andre.
Andre menambahkan, pembangunan huntara ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan fasilitas sosial seperti lapangan olahraga, balai pertemuan, dan playground dinilainya penting untuk mendukung pemulihan psikososial warga pascabencana.
"Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penyelesaian pembangunan huntara di seluruh wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan data yang kami terima, masih dibutuhkan sekitar 500 unit huntara tambahan untuk Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota," ujarnya.
Danantara Bangun 1.275 Unit Huntara Secara Nasional
Managing Director Danantara, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa secara nasional Danantara bersama BUMN telah membangun sebanyak 1.275 unit hunian sementara di berbagai daerah terdampak bencana. Jumlah terbesar berada di Aceh, khususnya Aceh Tamiang dengan 600 unit dalam satu kawasan.
"Selain Aceh, pembangunan juga dilakukan di delapan daerah lainnya. Untuk Sumatera Barat, Danantara akan melanjutkan pembangunan sesuai kebutuhan terbaru dan mulai membahas rencana hunian tetap ke depan," kata Rohan.
Standar Baru Pelayanan BUMN yang Responsif
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, turut mengapresiasi proyek tersebut. Ia menilai pembangunan huntara ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya membangun kembali harapan masyarakat pascabencana. Kecepatan pengerjaan yang mencapai 90 persen dalam delapan hari disebutnya sebagai standar baru pelayanan BUMN yang responsif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Yang paling penting adalah sisi kemanusiaannya. Warga tidak hanya mendapatkan rumah, tetapi juga ruang untuk bersosialisasi dan memulihkan diri," ujarnya.
Sinergi Lintas Sektor untuk Pemulihan Menyeluruh
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, BUMN, dan pemerintah daerah. Ia menilai pembangunan huntara ini tidak hanya memberikan tempat berteduh, tetapi juga rasa aman, nyaman, serta perhatian terhadap aspek psikososial masyarakat terdampak bencana.
Vasko berharap pembangunan di lokasi lain seperti Kabupaten Agam dan Tanah Datar dapat segera diselesaikan dengan kualitas yang sama. Menurutnya, kehadiran fasilitas tambahan menunjukkan bahwa pembangunan huntara benar-benar dirancang untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh pascabencana.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ini menegaskan komitmen pengawasan parlemen terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat sekaligus menjadi bukti konkret kolaborasi negara melalui BUMN dalam menghadirkan solusi cepat, layak, dan manusiawi bagi masyarakat terdampak.
Rombongan Kunjungan Kerja
Rombongan Komisi VI DPR RI diikuti anggota lintas fraksi, di antaranya Fraksi Golkar Dapil Jawa Tengah I Gani Toto, Fraksi Demokrat Dapil Jakarta III Ahmad Labib Nurwayah, Fraksi Gerindra Dapil Jawa Timur IV Kawendra Lukistian, Fraksi PAN Dapil Sumatera Selatan II Iskandar, Fraksi PKS Dapil Sumbar II Nevi Zuairina, serta Fraksi Golkar Dapil Kalimantan Timur Syarifah Suraidah. Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, serta jajaran BUMN dan pelaksana proyek.
