Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ia secara tegas menantang para pengusaha yang memiliki niat serakah untuk mencoba menyuap pejabat pemerintah, seraya memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang tak terduga.
Penegakan Hukum Sumber Daya Alam
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Sebelumnya, Prabowo telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar hukum dalam pengelolaan hutan.
“Saya telah menyita 4 juta hektar, tetapi dua hari yang lalu, saya memimpin rapat kabinet melaluizoom dari London dan kami memutuskan untuk mencabut izin 28 korporasi yang memiliki izin atas 1,01 juta hektar. Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah perusakan nyata terhadap aturan hukum,” ungkap Prabowo.
‘Serakahnomics’ dan Tantangan Pengusaha
Praktik ilegal yang merusak lingkungan ini disebut Prabowo sebagai bentuk ‘serakahnomics’ yang harus segera ditertibkan. Menurutnya, penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan serakah ini justru mendapat respons negatif dari sebagian kalangan pengusaha.
“Mungkin para pengusaha yang disebut rakus ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa bisa membeli semua pejabat pemerintah Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia melanjutkan, “Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, ‘Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli’. Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan menemukan kejutan besar bagi diri mereka sendiri.”
Upaya Pemberantasan Skala Besar
Penyitaan jutaan hektar perkebunan ilegal ini dinilai Prabowo sebagai bentuk penegakan hukum paling berani dalam sejarah Indonesia. Ia mengindikasikan bahwa masih banyak perusahaan lain yang akan menyusul untuk ditertibkan.
“Ditambah dengan 4 juta hektar perkebunan ilegal yang sudah disita, kami sebenarnya telah memberlakukan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling berani dan paling nekad dalam sejarah Indonesia,” tegasnya.
Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 666 perusahaan yang masih terindikasi melanggar hukum. Untuk mengatasi hal ini, ia menegaskan tidak akan ada kompromi dan siap menghadapi tantangan.
“Hingga kini kami telah menutup 1.000 tambang ilegal, tetapi staf saya, orang-orang saya melaporkan kepada saya: ‘Pak, setidaknya ada seribu lagi atau lebih’. Bisa jadi ada sebanyak 666 korporasi yang melanggar hukum. Jadi saya katakan: Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada jalan mundur. Rakyat saya menuntut ini, dan kami bertekad untuk melayani rakyat kami dengan kejujuran. Saya bertekad untuk memegang teguh sumpah saya, membela konstitusi negara saya, menegakkan hukum di negeri ini,” pungkasnya.
