Prabowo Ungkap Pihak Rekayasa Anggaran, Gaji Pegawai Terancam!

Presiden Prabowo Subianto menanggapi situasi terkait kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dalam sebuah acara perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung pada 15 Februari 2025, Prabowo menekankan adanya pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan langkah penghematan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penghematan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun ada desas-desus yang menyebutkan bahwa gaji pegawai, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), akan terpengaruh.

Prabowo secara tegas mengklarifikasi bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengakibatkan pemotongan gaji pegawai. Ia menyatakan, “Memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini, gaji dipotong, inilah, itulah ya biasa perlawanan nggak papa.” Hal ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan kesejahteraan pegawai di tengah upaya penghematan yang dilakukan.

Anggaran yang terlibat dalam penghematan sendiri mencakup belanja di kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun serta dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun. Rencana efisiensi ini mencakup berbagai kategori belanja, antara lain:

– Belanja operasional perkantoran
– Belanja pemeliharaan
– Perjalanan dinas
– Bantuan pemerintah
– Pembangunan infrastruktur
– Pengadaan peralatan dan mesin

Seluruh menteri di Kabinet Merah Putih diminta untuk menyiapkan laporan mengenai hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penghematan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan negara sekaligus menjamin hak-hak pegawai negeri sipil.

Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada jajarannya di Kabinet Merah Putih karena telah bersedia melakukan pemangkasan anggaran demi kepentingan rakyat. Ia menjelaskan, “Kita akan berhasil, karena kita ada di pihak yang benar, kita membela rakyat banyak. Rakyat mengerti.” Pernyataan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk terus berfokus pada kepentingan masyarakat meskipun dihadapkan pada tantangan dalam anggaran.

Seiring dengan pelaksanaan Instruksi Presiden, kementerian dan lembaga diminta untuk menyusun revisi anggaran yang diperlukan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025. Di sisi lain, kepala daerah juga diminta untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 terkait dengan pemangkasan dana TKD.

Dengan kebijakan ini, Prabowo berharap agar efisiensi anggaran bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, di balik upaya positif ini, masih terdapat suara-suara yang skeptis, terutama dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Prabowo menilai bahwa perlawanan terhadap kebijakan baik ini adalah hal yang biasa, dan menunjukkan bahwa ada kepentingan tertentu yang mencoba mengganggu program efisiensi yang sedang dijalankan.

Dengan demikian, situasi ini mencerminkan dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia, di mana kebijakan anggaran dan efisiensi selalu menjadi sorotan. Di tengah semua tantangan ini, harapan masyarakat untuk melihat dampak nyata dari efisiensi anggaran tetap menjadi fokus utama pemerintah.