Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026). Pertemuan bilateral ini membahas berbagai isu strategis, salah satunya adalah peningkatan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea Selatan.
Pertemuan Bilateral Puan Maharani dan Woo Won-Shik
Rombongan Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik, tiba di Gedung Nusantara I atau yang dikenal sebagai Gedung Kura-Kura sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangan beliau disambut hangat oleh Puan Maharani, didampingi oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI, termasuk Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, anggota Komisi XII Shanty Alda Nathalia, serta anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR seperti Gilang Dhielafararez, Stevano Rizki Adranacus, dan Pinka Hapsari.
Setelah membubuhkan tanda tangan di buku tamu, pertemuan antara kedua pemimpin parlemen berlangsung dalam suasana akrab. Puan Maharani mengungkapkan kegembiraannya atas pertemuan tersebut. “Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Yang Mulia, setelah terakhir bertemu pada Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA di Seoul,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya.
Puan menambahkan, “Selamat datang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya harap Yang Mulia merasakan hangatnya penerimaan kami di Jakarta seperti yang telah kami rasakan saat diterima oleh Yang Mulia di Seoul.”
Perlindungan PMI Menjadi Fokus Utama
Dalam dialog tersebut, Puan Maharani secara khusus menyoroti isu krusial mengenai pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. “Atas nama Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Republik Korea yang telah membuka peluang kerja bagi puluhan ribu pekerja migran Indonesia di berbagai sektor,” kata Puan.
Ia menegaskan bahwa perlindungan PMI merupakan prioritas utama DPR RI bersama pemerintah. Upaya perlindungan ini mencakup peningkatan pelatihan pra-keberangkatan, pengawasan kondisi kerja di lapangan, hingga penegakan hukum yang tegas apabila terjadi pelanggaran. “Kami mengapresiasi langkah-langkah Korea Selatan dalam memperbaiki regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja asing dan kerjasama yang erat dengan perwakilan Indonesia di Seoul untuk memastikan setiap pekerja migran Indonesia di Korea dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan mendapat hak-haknya secara penuh,” tuturnya.
Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Korea Selatan
Lebih lanjut, Puan Maharani menggarisbawahi perkembangan pesat kerja sama bilateral dan antar-parlemen antara Indonesia dan Korea Selatan, yang telah terjalin selama 53 tahun. “Hari ini, Indonesia dan Republik Korea adalah mitra strategis khusus yang akan terus bekerjasama untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat kedua negara,” jelas Puan.
Puan menekankan bahwa kemitraan ini tidak hanya didasari oleh kepentingan pragmatis, tetapi juga oleh kesamaan nilai fundamental seperti demokrasi, penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta komitmen pada kerja sama multilateral yang adil dan berbasis aturan. “Komitmen yang menjadi semakin penting di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, “Indonesia memandang kerja sama antara negara-negara middle powers, khususnya Indonesia dan Republik Korea, sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat tatanan global yang lebih inklusif.”
Peran Aktif dalam Kemitraan ASEAN-Korea
Di tingkat kawasan, Korea Selatan merupakan mitra penting bagi ASEAN sejak menjadi mitra dialog pada tahun 1989 hingga kini menjadi Comprehensive Strategic Partner. Puan mengapresiasi peran aktif Korea Selatan dalam mendukung sentralitas ASEAN dan visi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Sejalan dengan itu, Puan memastikan bahwa DPR RI berkomitmen untuk memperkuat kerja sama antar parlemen, termasuk melalui Inter-Parliamentary Assembly of ASEAN (AIPA) dan forum parlemen lainnya. Hal ini sebagai dukungan konkret terhadap implementasi kesepakatan ASEAN-Korea. “DPR RI siap berperan aktif untuk memastikan kerja sama antara kedua parlemen selaras dengan agenda kerja sama eksekutif, agar kemitraan yang dibangun diterjemahkan secara konkret dalam program-program yang bermanfaat jangka panjang, tidak hanya bagi kedua bangsa, tetapi juga bagi masyarakat dunia,” harap Puan.
Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Majelis Nasional Republik Korea dinilai akan menjadi tulang punggung penguatan kolaborasi antar parlemen kedua negara. “Ke depan, saya memandang penguatan kolaborasi antara kedua negara di berbagai forum parlemen internasional sangatlah krusial untuk memitigasi dampak-dampak buruk dari ketidakpastian global terhadap ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat nasional dan lokal,” papar Puan.
Investasi dan Perdagangan Menjadi Pilar Ekonomi
Dalam sektor ekonomi, Puan Maharani menyebut kemitraan Indonesia dengan Republik Korea sebagai salah satu pilar terpenting bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia mengapresiasi konsistensi Korea Selatan sebagai investor besar di Indonesia selama satu dekade terakhir, yang mencerminkan kepercayaan tinggi terhadap iklim ekonomi dan stabilitas kebijakan di Indonesia.
“Saya harap kedepannya investasi Korea akan terus meningkat dan semakin berkualitas, terutama dalam hal penciptaan nilai tambah, alih teknologi, dan penguatan rantai pasok industri,” ujar Puan. Ia menambahkan, peningkatan investasi akan sangat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya di sektor energi terbarukan, industri rendah karbon, ekonomi digital, serta pengembangan kawasan industri dan proyek strategis, termasuk di luar Pulau Jawa dan di Ibu Kota Nusantara.
Terkait perdagangan, DPR RI menekankan pentingnya upaya bersama untuk memangkas hambatan non-tarif, termasuk penyelarasan standar dan sertifikasi. “Kami berharap langkah ini meningkatkan akses produk unggulan kedua negara ke pasar satu sama lain. Saya yakin Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat kepastian usaha melalui penyederhanaan perizinan dan pembaruan regulasi investasi,” ucap Puan.
“Melalui sinergi kebijakan pemerintah dan dukungan parlemen kedua negara, kerjasama ekonomi Indonesia dan Korea akan memasuki fase baru yang lebih strategis dan saling menguntungkan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Woo Won-Shik menyatakan komitmen Korea Selatan untuk terus berinvestasi di Indonesia. “Korsel juga disebut akan terus mendukung pembangunan di Indonesia agar RI bisa mencapai target Indonesia Emas 2045,” tutup Woo Won-Shik.
