Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera membentuk kanal pengaduan masyarakat secara daring. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Laporan Masyarakat Terkait Kualitas Makanan MBG
Charles Honoris menyatakan bahwa Komisi IX DPR RI masih menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai kualitas makanan MBG yang tidak layak saji. Laporan tersebut mencakup ketidakseimbangan kandungan gizi hingga kondisi makanan yang sudah rusak, busuk, atau kedaluwarsa.
“Saat ini kami masih menerima banyak laporan dari masyarakat tentang makanan MBG yang tidak layak saji-baik karena kandungan gizinya yang tidak seimbang maupun karena kondisi makanan yang telah rusak, busuk, atau kadaluwarsa,” ujar Charles di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Lebih lanjut, Charles menyoroti adanya laporan mengenai penggunaan ultra-processed food (UPF) seperti sosis, nugget, dan makanan kemasan tinggi gula secara berlebihan dalam program MBG. Menurutnya, jenis makanan tersebut bertentangan dengan tujuan utama program MBG yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak.
Kanal Pengaduan untuk Pengawasan yang Lebih Baik
Sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Jaminan Sosial, Charles menekankan pentingnya kanal pengaduan yang terintegrasi. Sistem ini akan memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan secara langsung, sehingga proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Ia meyakini sistem ini juga akan memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan program MBG.
“Dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk program digitalisasi saya rasa bukan hal yang sulit bagi BGN untuk mengadakan fasilitas ini,” ujar Charles.
Charles memberikan contoh keberhasilan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki aplikasi JAKI sebagai kanal aduan warga. Melalui JAKI, masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah disertai bukti foto sebelum ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Ia menilai BGN dapat mengadopsi model serupa untuk program MBG.
“Keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Kanal pengaduan ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” tegas Charles.
