Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang pada Selasa (20/1/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur sungai dan irigasi pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Selain itu, pertemuan ini juga untuk menyinkronkan perencanaan serta dukungan anggaran pemerintah pusat yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Anggaran Besar untuk Pemulihan Sumbar
Andre Rosiade menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh seluruh usulan anggaran strategis BWSS V. Anggaran tersebut mencakup penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, telah menyiapkan anggaran besar sebagai bukti kehadiran negara bagi masyarakat Sumbar pascabencana.
“Total anggaran infrastruktur yang disiapkan untuk Sumatera Barat mencapai Rp 18,3 triliun, dengan porsi signifikan dialokasikan untuk sektor sumber daya air,” ujar Andre dalam keterangan tertulisnya.
Secara rinci, Andre menjelaskan penanganan sungai dilakukan melalui beberapa skema. Anggaran tanggap darurat sebesar Rp 300 miliar digunakan untuk penanganan cepat di titik-titik kritis. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) normalisasi sungai membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,4 triliun untuk menangani 43 sungai di Sumbar. Sementara itu, sektor irigasi diusulkan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dengan nilai sekitar Rp 1,1 triliun.
Progres Penanganan Sungai dan Perhatian Khusus
Andre menyebutkan dari total 34 sungai yang masuk kategori terdampak bencana berat, 25 sungai di antaranya telah tertangani dan saat ini berada di jalur yang sesuai dengan rencana. Sisanya, 18 sungai, juga sedang dalam proses pengerjaan.
Andre memberikan perhatian khusus terhadap penanganan Batang Anai di Padang Pariaman. Sungai ini dinilai sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Normalisasi Batang Anai dari hulu hingga hilir menjadi prioritas nasional karena menyangkut perlindungan objek vital dan konektivitas Sumbar.
Ia menegaskan kesiapannya menjadi penghubung langsung dengan pemerintah pusat guna mempercepat proyek-proyek yang kerap terhambat persoalan birokrasi maupun kendala teknis di lapangan. Andre juga menyoroti persoalan pembebasan lahan yang selama ini menjadi hambatan klasik pembangunan infrastruktur di Sumbar. Ia meminta jajaran BWSS V lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tidak ragu melaporkan kendala yang dihadapi.
“Saya menegaskan siap turun tangan langsung berkomunikasi dengan kepala daerah agar persoalan lahan tidak menghambat pemanfaatan anggaran besar yang telah disiapkan negara,” tegasnya.
Analisis Teknis dan Kebutuhan BWSS V
Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, memaparkan analisis teknis terkait bencana hidrometeorologi ekstrem yang terjadi pada November 2025. Naryo menjelaskan curah hujan ekstrem hingga 240 milimeter (mm) per hari akibat siklon tropis menjadi pemicu utama banjir bandang dan longsor di 11 wilayah Sumbar.
Naryo menyoroti kondisi kritis Batang Kuranji yang mengalami penurunan fungsi hingga 48%. Daya tampung sungai tersebut menyusut dari 189 menjadi 98 meter kubik (m3) per detik akibat sedimentasi masif dan kerusakan lahan di bagian hulu. Untuk mengatasi kondisi tersebut, BWSS V merencanakan pembangunan sabo dam sebagai upaya menahan laju sedimen.
Terkait progres di lapangan, Naryo melaporkan dari 34 sungai terdampak bencana, sebanyak 25 sungai telah ditangani dengan progres fisik melampaui 50%. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala kekurangan 48 unit alat berat dari total kebutuhan 105 unit untuk mengoptimalkan penanganan di 101 titik kerusakan.
Secara finansial, Naryo merinci total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp 4,8 triliun. Anggaran tersebut mencakup Rp 300 miliar untuk tanggap darurat, Rp 3,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi normalisasi 43 sungai, serta Rp 1,1 triliun melalui skema Inpres Irigasi 2025. Proyek prioritas meliputi pengamanan Batang Anai di kawasan BIM, serta pembangunan tanggul dan jetty di Batang Ulakan, Padang Pariaman.
Di kawasan Batu Busuk dan hulu Batang Kuranji, balai merencanakan pembangunan check dam atau sabo dam tambahan guna mengendalikan sedimen serta melindungi infrastruktur jembatan dari ancaman banjir di masa mendatang.
Andre Rosiade menutup kunjungannya dengan menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, BWSS, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pemulihan Sumbar. Ia menekankan anggaran triliunan rupiah yang telah disiapkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan catatan seluruh pihak bergerak cepat, solid, dan tidak terjebak pada hambatan administratif yang berlarut-larut.
