Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan Jalan dan Jembatan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruas jalan provinsi yang rusak parah akibat banjir bandang (galodo) ini kini ditangani langsung oleh pemerintah pusat dengan alokasi anggaran sekitar Rp670 miliar.
Keputusan pemerintah pusat mengambil alih penanganan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Meski Jalan Malalak merupakan kewenangan provinsi, karena kerusakannya akibat bencana alam, Presiden Prabowo melalui Menteri PU mengambil alih langsung agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh,” tegas Andre Rosiade dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/1/2026).
Andre Rosiade meninjau langsung progres pembangunan di kawasan Malalak pada hari yang sama. Ia didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Proyek Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Ardiansyah, serta Camat Malalak Ulya Satar. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pengerjaan di jalur strategis Padang-Bukittinggi, sekaligus menjamin kualitas dan keselamatan infrastruktur yang dibangun.
Kehadiran Andre di lapangan tidak hanya untuk memantau pembangunan fisik, tetapi juga untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat terdampak. Ia menekankan bahwa pengawalan dilakukan secara terpadu bersama instansi teknis dan aparat kepolisian demi menjaga transparansi dan akuntabilitas seluruh proses. Andre juga menyerahkan bantuan kepada puluhan warga yang berada di lokasi peninjauan.
“Kami mengawal langsung agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, rasa aman, dan infrastruktur yang lebih kuat dari sebelumnya,” ujar Andre Rosiade.
Anggaran Dua Tahap untuk Pemulihan Malalak
Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp670 miliar untuk pemulihan Jalan Malalak, yang akan dialokasikan dalam dua tahap. Tahap pertama pada tahun 2026, sebesar Rp370 miliar, akan difokuskan pada pekerjaan utama hingga Desember agar ruas jalan dapat terhubung secara fungsional. Tahap kedua pada tahun 2027, dialokasikan Rp300 miliar untuk penyelesaian akhir serta penguatan struktur jalan dan jembatan.
Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa secara fungsional, seluruh ruas Jalan Malalak ditargetkan tersambung pada akhir 2026. Namun, dua titik krusial di kilometer 78 dan kilometer 83, dengan panjang sekitar lima kilometer, masih memerlukan penanganan lanjutan hingga 2027 untuk hasil yang lebih maksimal dan aman.
“Dengan koordinasi dan arahan Pak Andre, target kami pada 2026 jalan sudah tersambung, dan penyempurnaan struktur di titik rawan kami tuntaskan pada 2027,” jelas Elsa.
Ia menambahkan, tahap utama pembangunan jalan dan jembatan Malalak ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Kesiapan Kontraktor dan Solusi Sementara
Kepala Proyek HKI, Ardiansyah, memastikan kesiapan penuh pihak kontraktor dalam mendukung percepatan pembangunan. Ia menyatakan bahwa alat berat dan personel telah disiagakan di titik-titik terparah untuk mempercepat normalisasi jalur Padang-Bukittinggi via Malalak.
“Kami menempatkan alat berat dan tenaga teknis di lokasi prioritas agar pekerjaan berjalan sesuai jadwal tanpa mengurangi standar mutu dan keselamatan,” tegas Ardiansyah.
Sebagai solusi sementara selama proses pengerjaan berlangsung, pemerintah juga telah membangun Jembatan Bailey (rangka baja). Jembatan ini kini menjadi akses vital bagi mobilisasi alat berat dan aktivitas warga setempat.
