Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalami penurunan drastis dari pagu awal sebesar Rp31,4 triliun menjadi Rp13,7 triliun. Pemotongan anggaran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi pemerintah untuk mendukung program-program lain yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo. Dengan kondisi ini, banyak pihak mulai mempertanyakan nasib dua program penting: mudik gratis dan subsidi transportasi.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa meskipun terjadi pemotongan anggaran, Kementerian Keuangan telah menyetujui penambahan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun setelah pemeriksaan lebih lanjut. Surat Keputusan dari Menteri Keuangan, yang tertanggal 13 Februari 2025, menyatakan bahwa pagu efektif Kementerian Perhubungan kini sebesar Rp17,72 triliun. Dengan penambahan ini, Dudy memastikan bahwa program mudik gratis, penyaluran subsidi transportasi, dan belanja pegawai tetap menjadi prioritas utama kementerian.
Dudy menegaskan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI bahwa "dengan tambahan ini, kami pastikan layanan publik seperti PSO (Public Service Obligation), subsidi, mudik gratis, dan pegawai tetap menjadi prioritas bagi Kementerian Perhubungan." Ia juga menambahkan bahwa wawasan ke depan terkait layanan publik tidak akan terganggu meskipun terjadi efisiensi pada anggaran.
Beberapa poin utama mengenai anggaran Kemenhub dan nasib program transportasi di tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- Pemotongan Anggaran: Anggaran Kemenhub berkurang dari Rp31,4 triliun menjadi Rp13,7 triliun.
- Penambahan Anggaran: Kementerian Keuangan menyetujui penambahan Rp4,1 triliun, menjadikan total pagu efektif Kemenhub menjadi Rp17,72 triliun.
- Prioritas Program: Mudik gratis dan subsidi transportasi tetap menjadi prioritas meskipun terjadi pemotongan anggaran.
- Penjaminan Layanan Publik: Dudy memastikan bahwa layanan publik seperti PSO dan pelayanan transportasi tidak akan terganggu oleh efisiensi di anggaran.
- Dampak pada Pegawai: Tidak ada dampak efisiensi terhadap pegawai Kemenhub, sehingga mereka tetap akan menerima gaji dan tunjangan yang seharusnya.
Sebelumnya, ada kekhawatiran yang cukup besar mengenai apakah program mudik gratis akan diteruskan mengingat pemotongan anggaran yang drastis. Namun, Dudy menyatakan optimisme bahwa program tersebut tetap dapat berlangsung. "Mudik gratis, kalau anggarannya masih ada, kita teruskan. Karena ini memang sangat membantu masyarakat," ujarnya.
Latar belakang pemotongan anggaran ini berdasarkan kapasitas yang ada untuk mendukung program-program lain yang juga penting bagi pemerintah. Kemenhub diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa mengorbankan layanan yang telah menjadi hak masyarakat.
Dalam situasi yang tidak pasti ini, masyarakat berharap agar pemerintah tetap fokus pada kebutuhan mereka, khususnya berkaitan dengan transportasi selama periode mudik, yang menjadi momen penting bagi banyak orang. Oleh karena itu, komunikasi dan transparansi dari Kemenhub dalam mengelola anggaran dan program-programnya sangat diharapkan oleh masyarakat.
Dengan demikian, meskipun Kemenhub harus menjalani efisiensi anggaran, langkah-langkah yang diambil memberikan harapan positif untuk keberlanjutan program mudik gratis dan subsidi transportasi di tahun mendatang. Langkah lanjutan ke depan perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terabaikan.
