Bupati Pati Jadi Tersangka KPK, Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Jual Beli Jabatan

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Kemendagri telah berulang kali mengingatkan para kepala daerah untuk menjauhi praktik korupsi.

Peringatan Berulang dan Integritas Kepala Daerah

“Sudah berulangkali Kemendagri, KemenpanRB dan BKN mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjauhi praktik jual beli jabatan,” kata Bima Arya kepada wartawan pada Rabu (21/1/2026). Bima Arya menambahkan bahwa peringatan saja tidak cukup karena semua kewenangan berada di tangan kepala daerah. Ia berharap seluruh kepala daerah di Indonesia mampu menjaga integritas dan komitmen mereka kepada rakyat.

“Tapi karena ujungnya ada pada diskresi kepala daerah, maka semua akan bergantung kepada komitmen dan integritas kepala daerah. Penting untuk terus memperkuat sistem pengawasan dari publik,” ujarnya.

Regulasi Rotasi ASN yang Jelas

Bima Arya menjelaskan bahwa mekanisme rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Setiap rotasi jabatan memiliki persyaratan yang harus dipatuhi.

“Sebetulnya regulasinya jelas, aturan terkait ASN ada di UU 20 tahun 2023. Mekanisme rotasi atau promosi secara normatif juga sudah diatur di Peraturan MenPAN-RB No. 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS, termasuk manajemen talenta. Ada juga Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi,” ungkapnya.

KPK Sita Uang Rp 2,6 Miliar

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Dalam penggeledahan, KPK turut menyita uang tunai senilai Rp 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan empat orang.

“Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (20/1/2026).