Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang tengah dibahas tidak akan menyentuh mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dipastikan tidak akan ada pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Penegasan Mekanisme Pemilihan Presiden
Penegasan ini disampaikan setelah pertemuan terbatas antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi II DPR, dan perwakilan pemerintah yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (19/1/2026).
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa UU Pemilu yang berlaku saat ini tidak mengatur pemilihan presiden oleh MPR. Ia menekankan pentingnya meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat mengenai hal ini.
“Kami juga sepakati tadi UU Pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan Presiden oleh MPR. Itu tidak ada di situ sehingga kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat,” ujar Dasco dalam konferensi pers.
Bukan Domain DPR
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menambahkan bahwa tidak ada niat dari DPR untuk mengubah aturan terkait pemilihan presiden. Menurutnya, isu pemilihan presiden melalui MPR bukanlah domain dari DPR.
“Khusus terkait dengan pilpres, kami sepakat atas arahan pimpinan DPR tadi bahwa tidak ada satupun keinginan untuk mengubah norma menggeser dari pemilihan langsung ke MPR,” jelas Rifqinizamy.
Ia melanjutkan, “Satu, karena itu bukan domain dari undang-undang. Itu merupakan domain dari UUD. Dan kedua memang tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut. Ini penting untuk disampaikan kepada rakyat.”
Revisi UU Pilkada Berbeda Pembahasan
Dalam rapat terbatas tersebut, juga ditekankan bahwa revisi UU Pilkada tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. DPR dan pemerintah menegaskan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan dua agenda yang berbeda.
