Iperindo: Kesiapan Galangan Kapal RI Bawa Era Baru Industri Maritim

Pelaku usaha galangan kapal Indonesia, melalui Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami, menegaskan kesiapan untuk membangun berbagai tipe dan jenis kapal baru untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pernyataan tersebut muncul sebagai respon terhadap kemarahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan keprihatinannya mengenai kondisi industri galangan kapal di Indonesia, di mana banyak galangan kapal yang tidak berproduksi.

Anita menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu meragukan kemampuan galangan kapal dalam negeri, baik dari aspek ketersediaan space maupun sumber daya manusia. Menurutnya, banyak dock space untuk pembangunan kapal baru saat ini menganggur karena sepinya order selama beberapa tahun terakhir dari lembaga pemerintah, BUMN, serta sektor swasta.

Kondisi tersebut diakui Anita, yang menambahkan bahwa galangan kapal di Indonesia telah melakukan investasi signifikan untuk membeli fasilitas penunjang. Hal ini terutama dilakukan setelah kebijakan asas cabotage diberlakukan, yang berpotensi meningkatkan kebutuhan kapal dalam negeri. Hingga kini, industri galangan kapal dalam negeri telah berpengalaman dalam membangun berbagai jenis kapal niaga, termasuk:

1. Tanker
2. Bulk carrier
3. Semen carrier
4. General cargo
5. Kapal kontainer
6. Tug and barge
7. Kapal perang (patrol vessel, offshore patrol vessel, light frigate, kapal selam)
8. Kapal-kapal penunjang offshore

Iperindo mencatat bahwa kapasitas galangan kapal nasional mampu membangun sekitar 900 kapal per tahun dan menyediakan 24.000 dock space untuk kegiatan reparasi kapal. Dalam beberapa tahun ke depan, Iperindo telah mengidentifikasi berbagai kebutuhan kapal domestik yang diperlukan oleh kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan sebagainya. Selain itu, kapal-kapal dibutuhkan oleh BUMN dan anak perusahaan mereka, termasuk PT Pertamina, PT PLN, serta PT Pelindo.

Anita mengharapkan pimpinan kementerian dan lembaga untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang mengutamakan pembangunan kapal di galangan dalam negeri, untuk memberikan peluang bagi masyarakat lokal. Pembangunan kapal dalam negeri, sebutnya, dapat memberikan dampak positif yang luas bagi sektor ekonomi lainnya, seperti industri komponen, asuransi, perbankan, dan jasa klasifikasi.

“Jika usaha galangan kapal hidup, kita bisa mengurangi angka pengangguran dan mendukung program pengentasan kemiskinan,” kata Anita. Dia menambahkan bahwa industri galangan kapal adalah industri yang padat karya, padat modal, dan padat teknologi, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam konteks lebih luas, isu ini berkaitan dengan kekhawatiran Presiden Prabowo mengenai ketergantungan Indonesia pada produk kapal impor, yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat industri galangan dalam negeri. Seperti diketahui, ada tantangan harga yang menyebabkan kapal buatan Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan produk luar negeri, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah ini agar galangan kapal domestik dapat bersaing.

Anita menekankan bahwa untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan kapal dalam negeri, pembuat kebijakan perlu meninjau kembali regulasi dan perizinan yang ada. “Kami akan mencari cara agar proses ini lebih efisien dan memberikan insentif kepada produsen galangan kapal,” ujarnya.

Kesiapan galangan kapal Indonesia tidak hanya menjadi tantangan bagi industri maritim, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketergantungan pada kapal impor menjadi penghalang bagi perkembangan sektor ini, dan dengan dukungan penuh dari pemerintah serta penyesuaian kebijakan yang tepat, galangan kapal dalam negeri dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.