KPK Tahan Eks Dirut ASDP Terkait Korupsi Akuisisi Jembatan

JAKARTA, Podme – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengumumkan penahanan terhadap tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Penetapan tersangka ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya jumlah kerugian negara yang dituduhkan, yaitu mencapai Rp893,16 miliar.

KPK secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka yang terdiri dari Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, serta dua direktur lainnya yaitu Harry Muhammad Adhi Caksono dan Muhammad Yusuf Adi. Penahanan mereka dilakukan setelah KPK melakukan ekspos kasus pada Kamis malam, di mana ketiga tersangka telah mengenakan rompi oranye sebagai tanda mereka berada dalam proses hukum.

“Per hari ini, KPK melakukan upaya hukum atau upaya paksa terhadap para tersangka tersebut, yaitu akan melakukan penahanan terhadap tersangka IP, MYA, dan HM,” ungkap Budi Sokmo, Plh Direktur Penyidikan KPK. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari kedepan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kasus ini berakar dari proyek kerja sama usaha dan akuisisi yang berlangsung antara tahun 2019 hingga 2022. Menurut KPK, transaksi dari akuisisi tersebut diperkirakan bernilai Rp1,3 triliun. Namun, lembaga antirasuah tersebut mencatat adanya dugaan kerugian negara yang signifikan, meskipun angka pasti kerugian tersebut masih dalam proses perhitungan dan pendalaman.

KPK memulai penyidikan kasus ini sejak Juli 2024. Selama proses penyidikan berlangsung, lembaga ini juga mencegah empat orang untuk pergi ke luar negeri. Tindakan ini diambil untuk memastikan kehadiran mereka dalam proses hukum di Indonesia. Keempat orang tersebut termasuk tiga orang dari pihak ASDP dan satu dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam proyek tersebut.

Kejadian ini menggarisbawahi komitmen KPK dalam memberantas korupsi di sektor publik, terutama yang melibatkan proyek-proyek besar dan potensial yang menggunakan dana negara. Penahanan ini juga mencerminkan upaya lembaga tersebut untuk menegakkan hukum dan menuntut pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktek korupsi.

Dalam hal ini, kasus korupsi yang melibatkan PT Jembatan Nusantara dan ASDP Indonesia Ferry menciptakan keprihatinan di kalangan masyarakat. Rakyat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa di masa depan.

Dukungan terhadap KPK dalam mengejar para pelaku tindak korupsi pun semakin menguat. Sejumlah kalangan masyarakat dan lembaga non-pemerintah menilai bahwa penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan transparansi di sektor publik. Di samping itu, kasus ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang baik dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah.

Seiring dengan berjalannya waktu, publik menunggu hasil penyidikan yang lebih mendalam dari KPK, termasuk penjelasan rinci mengenai besaran kerugian negara dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memulihkan aset negara yang diduga hilang akibat korupsi ini. Masyarakat berharap agar kasus ini tidak hanya menjadi sorotan sesaat, tetapi juga menjadi pelajaran berharga dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.