Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, memberikan apresiasi atas pembangunan 4.000 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara. Wilayah ini diketahui terdampak cukup berat oleh bencana, dengan banyak rumah warga yang rusak parah hingga rata dengan tanah, bahkan sebagian masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian.
Tito Karnavian mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Danantara dalam upaya pembangunan huntara ini. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah berperan aktif dalam menyiapkan huntara, mendirikan tenda pengungsian, menyediakan makanan, serta menyalurkan bantuan tangki air bagi para pengungsi.
“Sebanyak 4.000 huntara di Aceh Utara, mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu terutama yang tinggal-tinggal di tenda ini, bisa masuk ke dalam hunian sementara,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (22/1/2025). Pernyataan ini disampaikan saat ia meninjau langsung lokasi huntara di Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh.
Tahap Selanjutnya: Hunian Tetap
Tito Karnavian menegaskan bahwa setelah masa hunian sementara, pemerintah akan segera menyiapkan hunian tetap (huntap). Prioritas utama huntap adalah bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat bencana. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), BNPB, serta partisipasi dari berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang membantu pembangunan 2.603 unit rumah layak huni bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, akan dilibatkan dalam penyediaan huntap.
“Nah, di samping itu, saya sudah minta bantuan kepada Pak Bupati, kewajiban daripada pemerintah daerah [adalah] data,” jelasnya lebih lanjut.
Skema Bantuan Pemerintah
Lebih lanjut, Tito Karnavian memaparkan skema bantuan yang akan diberikan kepada warga terdampak. Rumah yang rusak ringan akan menerima bantuan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Dana ini diupayakan dapat segera disalurkan setelah data yang masuk dinyatakan valid dan telah diverifikasi oleh BNPB.
Ia juga menginstruksikan para keuchik (kepala desa) untuk segera mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan kepada Kementerian Sosial. Bantuan tersebut mencakup uang makan sebesar Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga (mebel) senilai Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta.
“Kuncinya adalah bupati, wali kota yang terdampak mendaftar, buatlah timlah dengan camat, dengan keuchik-keuchik, Dinas Sosial, BPBD-nya. Mendata warga yang memerlukan,” paparnya.
Pentingnya Keakuratan Data
Tito Karnavian menekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada keakuratan data yang diserahkan. Hal ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari. Ia menambahkan, semakin cepat data diserahkan, semakin cepat pula warga terdampak dapat terbantu dan tidak perlu lagi tinggal di tenda pengungsian.
Pemerintah berkomitmen untuk bekerja keras membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk di wilayah Langkahan. “Karena [data] sangat berharga sekali, bayangkan kalau seandainya 15 juta yang [bantuan untuk rumah rusak] ringan, ditambah 3 juta [bantuan perabotan], ditambah 5 juta [bantuan ekonomi], ditambah lagi uang makan 15 ribu [per] orang per hari. Makin cepat diserahkan [data], mereka akan sangat terbantu,” pungkasnya.
