Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima kunjungan audiensi dari Bupati Bungo Dedy Putra dan Bupati Merangin M. Syukur di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat, 23 Januari 2026. Pertemuan ini membahas potensi kedua kabupaten untuk bergabung dalam program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Sekolah Rakyat: Program Strategis Nasional
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menekankan pentingnya Sekolah Rakyat sebagai program strategis nasional yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah. Ia menggarisbawahi bahwa daerah akan kehilangan kesempatan berharga jika tidak segera mengadopsi program ini, mengingat besarnya perhatian Presiden terhadapnya.
“Sekolah Rakyat ini harus diambil, rugi kalau tidak diambil program presiden ini. Presiden (menaruh) perhatian bener ini. Presiden itu pengen ngasih kemuliaan kepada orang-orang miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).
Saat ini, Sekolah Rakyat telah hadir di 166 lokasi di seluruh Indonesia, melayani hampir 16 ribu siswa dari berbagai latar belakang kemampuan, termasuk siswa berprestasi hingga mereka yang belum bisa membaca. Seluruh fasilitas dan kurikulum dirancang dengan standar kualitas unggulan.
“Bayangkan kalau (Sekolah Rakyat) ada di Merangin dan Bungo. Bangga kita Pak,” tambahnya.
Integrasi Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga terintegrasi dengan penguatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Program ini mencakup pemberdayaan orang tua dan bantuan perbaikan rumah.
“Anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan. Ada program pemberdayaan untuk orang tua-nya kemudian rumahnya dibantu,” jelas Gus Ipul.
Selain sekolah rintisan yang sudah berjalan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen terus digalakkan. Pembangunan fisik kini telah dimulai di 104 titik di berbagai daerah.
“Sudah mulai dibangun, mulai digali tanahnya di 104 titik,” ungkap Gus Ipul.
Proses Seleksi Siswa yang Ketat
Gus Ipul juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam proses penerimaan siswa. Penetapan calon siswa harus melalui verifikasi ketat dan bebas dari praktik nepotisme.
“Yang menandatangani sebelum saya tetapkan sebagai peserta siswa Sekolah Rakyat itu adalah Bupati. Harus diteliti benar. Bahwa mereka layak sekolah di sini. Jangan ada titipan,” tegasnya.
Siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses rekrutmen melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial, dinas pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah data tervalidasi, hasil verifikasi diajukan kepada kepala daerah sebelum ditetapkan oleh Menteri Sosial.
“Karena kuncinya DTSEN, saya mengajak Pak Bupati, mari kita jihad untuk memperbaiki data kita ini. Sekarang yang menentukan data adalah BPS, bukan kami. Kemensos ini hanya pemutakhiran bersama pemda,” kata Gus Ipul.
Inklusi bagi Komunitas Adat
Sekolah Rakyat juga terbuka bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil, termasuk Suku Anak Dalam, dengan dukungan beasiswa penuh dari pemerintah.
“Kita sekolahin aja kalau mau. Nanti beasiswanya dari kita,” jelasnya.
Kesiapan Lahan di Merangin
Menanggapi hal tersebut, Bupati Merangin M. Syukur melaporkan bahwa pihaknya telah mengajukan dua alternatif lokasi seluas 7 dan 12 hektare. Berdasarkan penilaian teknis Kementerian Pekerjaan Umum, lahan seluas 12 hektare dinilai lebih ideal karena lokasinya yang strategis di pinggir jalan, melebihi kebutuhan minimal Sekolah Rakyat yang sekitar 8 hektare.
“Kebutuhannya kan 8 hektare. Ya mungkin kalau yang sisanya untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Syukur.
