Vietnam Pangkas Kementerian, Indonesia Pilih Cara Lain Efisiensi!

Pemerintah Vietnam dan Indonesia tengah melakukan langkah efisiensi anggaran dengan pendekatan yang berbeda untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran negara mereka. Sementara Vietnam memilih untuk memangkas jumlah kementerian dan pegawai negeri, Indonesia mengadopsi kebijakan yang lebih terfokus pada pengurangan belanja perjalanan dinas luar negeri.

Vietnam baru-baru ini melaksanakan reformasi besar-besaran, memangkas jumlah kementerian dari 30 menjadi 22. Selain itu, langkah ini juga diikuti dengan pengurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) hingga sekitar 100.000 orang melalui skema pensiun dini dan pemutusan hubungan kerja. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, menekankan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang tidak memenuhi kompetensi. Reformasi ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi birokrasi, terinspirasi oleh kebijakan serupa yang diterapkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump.

Sementara itu, di Indonesia, kebijakan efisiensi anggaran dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja dan pelaksanaan APBN serta APBD. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan sebesar Rp50,5 triliun melalui dana transfer ke daerah (TKD) dan total pemangkasan APBN hingga mencapai Rp306,6 triliun. Untuk mencapai tujuan ini, semua kementerian dan lembaga diharuskan mengidentifikasi potensi efisiensi anggaran. Instruksi tersebut tertera dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang menetapkan batas waktu untuk penyerahan potensi penghematan hingga 14 Februari 2025.

Dalam implementasinya, salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat kementerian. Pada acara Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Prabowo menyampaikan pernyataannya dengan tegas bahwa pejabat yang tidak memiliki agenda penting tidak perlu melakukan perjalanan luar negeri selama lima tahun ke depan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengalihkan anggaran yang tersedia kepada program-program prioritas, termasuk rencana perbaikan 330.000 sekolah dan penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak.

Perbandingan antara kedua negara ini menunjukkan bagaimana masing-masing negara mencoba menanggulangi masalah efisiensi anggaran dengan cara yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka. Berikut adalah ringkasan langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing negara:

1. Vietnam:

   • Memangkas jumlah kementerian dari 30 menjadi 22.
   • Mengurangi jumlah pegawai negeri sipil hingga sekitar 100.000.
   • Menginspirasi reformasi dari kebijakan luar negeri yang mendorong efisiensi birokrasi.
2. Indonesia:
   • Menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk efisiensi belanja.
   • Menargetkan penghematan Rp50,5 triliun pada dana transfer ke daerah dan pemangkasan APBN hingga Rp306,6 triliun.
   • Melaksanakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai kementerian selama lima tahun.

Meski dengan pendekatan yang berbeda, baik Vietnam maupun Indonesia memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran negara untuk program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Dedikasi kedua negara dalam mengelola sumber daya keuangan dengan lebih baik akan menjadi langkah penting bagi keberlangsungan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.