Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk meningkatkan kapasitas riset dan inovasi. Tujuannya adalah untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang berbasis data dan ilmu pengetahuan, sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.
IPDN sebagai Pusat Riset Kebijakan Pemda
Ribka Haluk menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor BRIN, Jakarta, pada hari ini, Selasa (20/1/2026). Ia menekankan peran krusial IPDN sebagai lembaga yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. IPDN juga diharapkan dapat membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengedepankan penggunaan data dan hasil riset dalam perumusan kebijakan.
“Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset,” ujar Ribka usai acara Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi, melalui keterangan tertulis, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa IPDN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan untuk pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan, tetapi juga diarahkan menjadi policy research hub. Lembaga ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan kebijakan Pemda dengan hasil riset dan inovasi terkini. Oleh karena itu, penguatan kerja sama strategis antara IPDN dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi prioritas.
“Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan semua kebijakan berbasis pada riset dan teknologi baik masa kini dan masa yang akan datang menyambut Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sinergi BRIN dan Kemendagri untuk Pembangunan Nasional
Kepala BRIN, Arif Satria, menambahkan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan untuk menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi lintas sektor demi membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“Acara ini juga untuk] menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Arif Satria berharap BRIN dapat berfungsi sebagai pusat pengolahan riset yang mendukung program-program pembangunan kementerian dan lembaga. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah menargetkan kebijakan Pemda ke depan akan semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada inovasi. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, serta para pihak terkait lainnya.
