Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian ini menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam penanganan pascabencana yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Huntara untuk Pemulihan Warga
Pembangunan 1.217 unit hunian bagi wilayah terdampak bencana terus dilakukan. Huntara di Aceh Tamiang disiapkan agar masyarakat tidak lagi bertahan dalam kondisi darurat, melainkan dapat menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan manusiawi sembari menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi.
Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar. “Rumah adalah segala-galanya bagi masyarakat. Ketika banjir besar dan longsor yang dahsyat menghantam saudara-saudara kita, banyak rumah yang rusak, hancur, bahkan hilang dan hanyut,” ujar AHY dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026), saat meresmikan Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (22/1).
Arahan Presiden Prabowo Subianto
AHY menekankan bahwa penanganan pascabencana dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, berada di garis terdepan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Oleh karena itu, atas direktif dan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah-khususnya Kementerian Pekerjaan Umum-berada di depan, di garis terdepan, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” lanjutnya.
Fasilitas Huntara dan Prinsip Pembangunan
Pada tahap awal pemulihan, pemerintah meresmikan 84 unit Huntara yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi. Huntara tersebut terdiri atas tujuh blok, dengan kapasitas 12 keluarga di setiap blok, sehingga dapat menampung 84 kepala keluarga.
“Di atas lahan kurang lebih lima ribu meter persegi ini dibangun tujuh blok. Setiap blok dapat dihuni oleh 12 keluarga, sehingga total ada 84 keluarga yang dapat menempati Huntara ini,” jelas Menko AHY.
AHY menegaskan bahwa Huntara bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal pemulihan. Pembangunan Huntara dilakukan dengan prinsip build back better, mengedepankan kecepatan, kualitas, keselamatan, dan kenyamanan.
“Saya bersyukur karena Huntara ini bukan hanya menyediakan tempat tidur yang lebih layak, melainkan dilengkapi fasilitas pendukung utama, seperti kamar mandi atau toilet, dapur bersama, serta ruang terbuka atau common area untuk warga,” tambahnya.
Pembangunan Paralel dan Dukungan Infrastruktur
Selain di Aceh Tamiang, pemerintah juga tengah mengoordinasikan pembangunan 163 unit hunian modular di Lubuk Sidup. Standar kualitas hunian di seluruh lokasi harus setara, tanpa pembedaan.
Pembangunan hunian dilakukan secara paralel dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti air bersih, sanitasi, drainase, listrik, jalan lingkungan, serta akses terhadap layanan dasar termasuk sekolah, puskesmas, pasar, dan sumber penghidupan.
Simbol Kehadiran Negara
Menutup sambutannya, AHY menegaskan bahwa Huntara adalah simbol kehadiran negara dan harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana.
“Yang terpenting, kita ingin masyarakat bangkit kembali, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan moral. Ini adalah pesan bahwa negara hadir setiap saat untuk rakyatnya,” tutup AHY.
Apresiasi Pemerintah Daerah
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat. “Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menko AHY, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, beserta seluruh jajaran yang telah banyak membantu kami,” ujar Armia.
Armia melaporkan bahwa Huntara tersebut akan dihuni oleh 84 kepala keluarga dari wilayah terdampak banjir di Kecamatan Karang Baru dan Kota Kuala Simpang, dengan total sekitar 305 jiwa. Pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan verifikasi rumah rusak sebagai dasar pembangunan hunian tetap.
Dalam kunjungan kerja tersebut, AHY didampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Bupati Aceh Tamiang beserta jajaran.
