Jakarta – Tiga menteri dari Kabinet Prabowo Subianto menggelar rapat malam dengan Komisi IV DPR pada Kamis, 13 Februari 2025. Rapat ini bertujuan untuk membahas pemangkasan anggaran yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Tiga menteri yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Inpres yang menjadi dasar rapat tersebut menargetkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306,69 triliun, terdiri dari pengurangan anggaran belanja kementerian/lembaga yang dipatok sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Rapat ini dihadiri juga oleh Wakil Menteri (Wamen) Pertanian Sudaryono, Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, dan Wamen Kehutanan Sulaiman Umar. Selain itu, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat Manaor Panggabean dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi turut hadir.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya pertemuan ini. “Maka pada hari ini, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan, dalam rangka membahas penetapan hasil rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga Tahun Anggaran 2025,” jelasnya.
Rapat ini menandai langkah awal dalam proses evaluasi dan penyesuaian anggaran kementerian yang diharapkan dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Mengingat kondisi perekonomian yang masih dalam masa pemulihan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat memberikan dampak yang maksimal.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain:
Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Lembaga: Menteri-menteri diminta untuk mempresentasikan rencana pemangkasan anggaran masing-masing instansi, agar sesuai dengan target efisiensi yang ditetapkan.
Transfer ke Daerah: Pembahasan mengenai proses transfer anggaran ke daerah juga menjadi fokus utama, agar dana yang dialokasikan dapat membantu percepatan pembangunan daerah.
Peningkatan Kinerja: Selain efisiensi, rapat juga membahas strategi untuk mendorong peningkatan kinerja kementerian di setiap sektor, guna menciptakan sinergi dalam program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Konsolidasi Data Anggaran: Pentingnya konsolidasi data anggaran dari setiap kementerian agar transparansidan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat terjaga dengan baik.
- Keterlibatan Publik: Dalam rapat ini, juga ditekankan perlu adanya keterlibatan publik dalam menciptakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang lebih baik.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan setiap bantuan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran. Hal ini menjadi critical urgency di tengah tantangan yang dihadapi akibat pandemi dan kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Dengan adanya rapat ini, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menerapkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ke depannya, diharapkan sinergi antara pemerintah dan DPR dapat terus terjalin demi kemajuan bangsa.
