Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada Minggu (25/1/2026). Dalam pidatonya, Gus Ipul mengajak seluruh anggota Pertuni untuk bersama-sama memperkuat basis data penyandang disabilitas. Tujuannya agar intervensi pemberdayaan yang diberikan oleh negara dapat lebih tepat sasaran.
“Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling cepat berlari, tetapi bangsa yang memastikan tidak ada satu pun warganya tertinggal di belakang,” ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (26/1/2026). Ia menambahkan bahwa selama 60 tahun berdiri, Pertuni telah membuktikan bahwa penyandang disabilitas bukan hanya penerima bantuan, melainkan penjaga arah pembangunan bangsa.
Gus Ipul menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpihak pada kelompok rentan, sejalan dengan arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mengutip rumus kepemimpinan ideal: yang atas dijaga, tengah difasilitasi, dan bawah dibela. Kelompok rentan dan disabilitas, menurutnya, termasuk kelompok yang perlu dibela dan tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. “Keadilan sosial bukan berarti semua orang diperlakukan sama, tetapi setiap orang mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhannya,” kata Gus Ipul, mengacu pada Asta Cita ke-4 yang fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyandang disabilitas.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Gus Ipul mengingatkan bahwa negara wajib memberikan afirmasi berupa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak nyata. Ia mencontohkan bahwa keadilan dapat dimulai dari hal paling dasar dan krusial, yaitu data yang akurat.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat ada 15.262.448 penyandang disabilitas di Indonesia, dengan 4.291.068 di antaranya adalah penyandang disabilitas sensorik netra. “Data ini belum sempurna. Data bukan hanya angka, data adalah nama, alamat, dan kehidupan,” terang Gus Ipul. Ia menegaskan, “Selama masih ada satu orang yang belum masuk data, maka tugas kita belum selesai.”
Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak seluruh pihak untuk menyempurnakan DTSEN melalui verifikasi, koreksi, dan pemutakhiran bersama. Tujuannya agar tidak ada lagi penyandang disabilitas yang ‘tak terlihat’ oleh sistem karena belum terdata. Pembagian desil berdasarkan DTSEN sangat penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak.
“Ada teman-teman penyandang disabilitas yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya, itu adalah upaya negara untuk memberikan perlindungan,” tegas Gus Ipul. Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki peran dalam memberikan intervensi sebagai penopang aspek perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan ATENSI, dukungan akses kesehatan, bantuan permakanan, alat bantu adaptif untuk tuna netra, pemberdayaan vokasi untuk kemandirian, serta penguatan literasi melalui bacaan Braille.
“Kita butuh kerja bersama agar bantuan sosial menjadi jembatan menuju pemberdayaan, agar pemberdayaan menjadi pijakan menuju kemandirian, dan agar kemandirian menjadi jalan menuju martabat,” tutur Gus Ipul, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan yang beragam.
Tantangan ke depan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar antara lain penyempurnaan data program agar tetap sasaran, perluasan aksesibilitas layanan publik, penguatan ekosistem UMKM inklusif, pengikisan stigma dan diskriminasi, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas.
Acara HUT ke-60 Pertuni ini turut dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin, Pendiri Pertuni, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Presiden Rumah Aspirasi, Ketua Umum DPP Pertuni, Ketua Umum Perhimpunan Jiwa Sehat, Pembina ITMI, Direktur RSPD, Kepala Sentra Abiyoso, serta segenap tamu undangan.
