Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajaran tinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi kinerja Kejagung sepanjang tahun 2025 dan merumuskan rencana kerja untuk tahun 2026.
Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja 2026
Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, dalam sambutannya menyatakan bahwa rapat ini akan fokus pada evaluasi kerja Kejagung tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026. Ia juga menyoroti kelengkapan jajaran yang hadir, termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmpil). Turut hadir pula seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) se-Indonesia.
“Tema rapat kali ini, ini nanti berkaitan tentang evaluasi kerja Kejagung 2025 dan rencana kerja di 2026,” ujar Rano Alfath saat membuka rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
“Ini lengkap ada jampidsus, jambin, jampidum, jamwas, jamdatun, kepada badan baru ini, jampidmpil ya. Serta para kajati yang hadir seluruh indonesia. Terima kasih sudah hadir,” tambahnya.
Apresiasi Pengawasan Konstruktif
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi III DPR atas pengawasan yang telah dilakukan. Ia menilai masukan yang diberikan oleh Komisi III DPR sangat berarti sebagai sarana perbaikan bagi Kejaksaan Agung.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR, atas kerja sama pengawasan dan masukan yang konstruktif bagi Kejaksaan RI,” ucap ST Burhanuddin.
Dalam kesempatan tersebut, ST Burhanuddin juga memperkenalkan satu per satu jajaran eselon I Kejagung yang hadir. Perkenalan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur pimpinan yang terlibat dalam rapat.
“Sebelum kami melanjutkan saya ingin memperkenalkan para jaksa agung muda sudah, dari ujung kajati,” sebutnya.
Ia menambahkan bahwa perhatian dan kehadiran Komisi III DPR dalam rapat ini merupakan wujud nyata dari mekanisme check and balance dalam tata kelola pemerintahan.
“Perhatian ini merupakan suatu wujud nyata mekanisme check and balance,” tambah dia.
