Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan dana sebesar Rp 164 miliar untuk program pembangunan jalan desa yang diberi nama Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Anggaran ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Gubernur Cek Langsung Kondisi Jalan Desa
Gubernur Banten, Andra Soni, secara langsung meninjau kondisi salah satu jalan desa yang menjadi prioritas perbaikan di Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, pada Senin (19/1/2026). Dalam kunjungannya, Gubernur Andra Soni terlihat mengendarai sepeda motor melintasi jalan desa yang rusak parah. Aspal yang menghubungkan antar desa tersebut dipenuhi lubang besar dan genangan air, yang dilalui oleh rombongan gubernur.
Anggaran Meningkat Drastis
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menganggarkan dana khusus untuk perbaikan jalan desa. Ia menjelaskan bahwa detail jalan desa mana saja yang akan dibangun masih dalam tahap pendataan.
“Tahun ini anggarannya Rp 164 miliar. Panjang jalan yang ditangani sekitar 30 hingga 40 kilometer,” ujar Arlan.
Arlan merinci, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan desa hanya sebesar Rp 80 miliar. Angka ini kemudian bertambah menjadi sekitar Rp 150 miliar pada APBD Perubahan. “Tahun lalu anggaran murni sekitar Rp 80 miliar, kemudian pada APBD Perubahan menjadi sekitar Rp 150 miliar. Sekarang, anggaran murni saja sudah Rp 164 miliar, jadi jelas ada peningkatan signifikan,” jelas Arlan.
Potensi Penambahan Anggaran di APBD Perubahan
Arlan juga memastikan adanya kemungkinan besar anggaran untuk pembangunan jalan desa akan kembali ditambah pada APBD Perubahan 2026. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah provinsi terhadap program tersebut.
“Ke depan, di APBD Perubahan juga akan ditambahkan lagi. Jadi komitmen Pak Gubernur terhadap program ini, alhamdulillah, sangat baik dan diharapkan bisa menjadi stimulus bagi kabupaten dan kota,” katanya.
Program Kolaborasi Antar Tingkat Pemerintahan
Program ‘Bang Andra’ ini merupakan wujud kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa. Arlan menekankan bahwa jalan desa secara teknis merupakan kewenangan pemerintah desa.
“Program ini merupakan bentuk kolaborasi dengan kabupaten/kota. Provinsi berperan sebagai koordinator, sementara kabupaten dan kota memiliki wilayah dan permasalahan masing-masing, termasuk keterbatasan anggaran,” ucapnya.
