Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pembatasan akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Aturan baru ini akan mulai diimplementasikan secara bertahap pada Sabtu (28/3/2026), sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi muda dari berbagai ancaman di ruang digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa regulasi ini merupakan respons terhadap meningkatnya risiko yang dihadapi anak-anak di internet, termasuk paparan konten pornografi, perundungan siber (cyberbullying), penipuan daring (online fraud), dan kecanduan digital. “Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” ujar Hafid dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).
Platform Berisiko Tinggi Diincar
Kebijakan ini secara spesifik menargetkan platform digital yang dikategorikan “berisiko tinggi”. Sejumlah platform besar yang akan terdampak dalam tahap awal implementasi meliputi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (sebelumnya Twitter), Bigo Live, dan Roblox. Akun milik pengguna di bawah usia 16 tahun pada platform-platform tersebut akan mulai dinonaktifkan secara bertahap mulai Sabtu (28/3/2026).
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak (PP Tunas), menjadi landasan hukum kebijakan ini. PP Tunas sendiri ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Maret 2025.
Tujuan dan Dampak Kebijakan
Langkah Indonesia ini mengikuti tren global dalam upaya perlindungan anak di ruang digital. Sebelumnya, Australia telah lebih dulu menerapkan larangan serupa pada Desember 2025. Meutya Hafid menekankan bahwa kebijakan ini bukanlah larangan total terhadap penggunaan internet bagi anak, melainkan penundaan akses ke platform digital berisiko tinggi hingga usia yang dianggap lebih aman.
“Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” tegas Meutya. Ia mengakui bahwa implementasi kebijakan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan awal, baik bagi anak-anak maupun orang tua, namun meyakini ini adalah langkah terbaik di tengah “darurat digital” yang dihadapi.
Data menunjukkan bahwa dari sekitar 229 juta pengguna internet di Indonesia, hampir 80% adalah anak-anak. UNICEF mencatat bahwa sekitar 50% anak pengguna internet di Indonesia pernah terpapar konten seksual, dan 42% merasa takut atau tidak nyaman akibat pengalaman daring mereka. Selain itu, tercatat pula 1,45 juta kasus eksploitasi anak secara daring.
Respons Platform dan Tantangan Implementasi
Sejumlah platform digital besar menyatakan tengah mempelajari regulasi baru ini. Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, menyatakan belum menerima peraturan resmi dan masih menunggu detail lebih lanjut. Sementara itu, YouTube dan TikTok dilaporkan sedang bernegosiasi dengan pejabat Indonesia mengenai aturan baru ini.
Para pakar menilai implementasi kebijakan ini akan menjadi tantangan tersendiri. Pengamat berpendapat bahwa penegakan aturan bisa jadi sulit dilakukan mengingat sifat aplikasi media sosial yang dinamis. Namun, pemerintah menegaskan bahwa sanksi akan diberikan kepada platform yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan anak, bukan kepada anak atau orang tua.
Kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi ekosistem esports di Indonesia. Perkiraan dari Esports Charts menyebutkan bahwa beberapa judul esports populer bisa kehilangan hingga 14% penontonnya akibat pembatasan ini. Hal ini mengingat platform seperti YouTube dan TikTok menjadi sarana utama distribusi konten bagi liga-liga esports.
