Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah merumuskan delapan poin penting sebagai landasan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) guna meningkatkan kinerjanya. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah bahwa Polri akan tetap berada di bawah pengawasan langsung Presiden Republik Indonesia dan tidak akan berbentuk kementerian.
Delapan Poin Reformasi Polri Disepakati
Habiburokhman, Anggota Komisi III DPR RI, menyatakan bahwa delapan poin rekomendasi ini bersifat mengikat dan harus segera ditindaklanjuti. “Sebagaimana sudah kami sampaikan dan kawan-kawan bisa dengar langsung 8 poin reformasi Polri isinya sudah kami bacakan,” ujar Habiburokhman usai Rapat Kerja dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (26/1/2026).
Ia menambahkan, “Kami tekankan bahwa rekomendasi DPR itu sifatnya mengikat, dan tentu kita akan tindak lanjuti 8 poin reformasi tersebut.”
Poin pertama dalam reformasi ini secara tegas menyatakan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian. Jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) akan tetap diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dengan persetujuan DPR RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut adalah delapan poin percepatan reformasi Polri yang dihasilkan setelah Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan para Kapolda se-Indonesia pada masa sidang II tahun sidang 2025/2026:
- Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kedudukan POLRI berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian, yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Komisi III DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.
- Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi POLRI bisa dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam Perubahan Undang-undang POLRI.
- Komisi III DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap POLRI berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 dan meminta pengawasan internal POLRI diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat dan Propam.
- Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Perencanaan dan Penyusunan anggaran POLRI yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip berbasis akar rumput (bottom up) yaitu diawali dari usulan kebutuhan dari masing-masing satker jajaran POLRI yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan mulai dari pagu Indikatif, pagu Anggaran dan Alokasi anggaran sampai menjadi DIPA POLRI dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK No. 62 tahun 2023 dan PMK No. 107 tahun 2024 sudah sangat sesuai dengan Semangat Reformasi POLRI dan harus dipertahankan.
- Komisi III DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi POLRI dititikberatkan pada reformasi kultural dimulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.
- Komisi III DPR RI meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas, dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pembentukan RUU POLRI akan dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah berdasarkan UUD 1945, Undang-undang No.13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta peraturan perundangan-undangan terkait.
