Proses belajar mengajar di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah kembali berjalan 100 persen. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, seiring dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda).
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Berdasarkan laporan Satgas, seluruh kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana telah kembali berlangsung. Namun, sekitar 3 persen kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.
Prioritas Pemulihan Sektor Pendidikan
Tito menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Hal ini dikarenakan sektor pendidikan berkaitan langsung dengan keberlanjutan proses belajar generasi muda di daerah terdampak.
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik Normal Kembali
Selain sektor pendidikan, Tito memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana juga telah kembali berjalan normal, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.
Layanan Kesehatan Beroperasi Penuh
Di sektor kesehatan, layanan kesehatan di ketiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi normal. Dari total 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak, sembilan di antaranya sempat berhenti beroperasi, namun kini seluruhnya telah kembali melayani masyarakat. Sementara itu, dari 867 puskesmas terdampak, sebanyak 865 puskesmas telah beroperasi normal, dan dua puskesmas masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.
Infrastruktur Dasar Menunjukkan Perkembangan Signifikan
Pemulihan layanan infrastruktur dasar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan kelistrikan. Provinsi Sumatera Utara telah memulihkan layanan listrik hingga 99 persen, dan Provinsi Sumatera Barat telah menyala 100 persen. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah kembali beroperasi. Layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal, dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta gas liquefied petroleum gas (LPG) relatif stabil.
Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan tersebut guna mendukung kelancaran aktivitas pendidikan serta kehidupan sosial masyarakat.
Sektor Ekonomi Mulai Pulih
Seluruh pasar di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.
Perhatian Lanjutan untuk Infrastruktur Kritis
Meskipun demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan. Infrastruktur tersebut meliputi jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.
Pembentukan Posko Pemantauan untuk Optimalisasi Pemulihan
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. “Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambah Tito.
Seluruh upaya ini dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
