Ketua Kelompok Fraksi Partai Golkar di Komisi III DPR RI, Rikwanto, menyampaikan harapan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Reformasi Polri dan Posisi Kelembagaan
Rikwanto menyinggung proses reformasi Polri yang saat ini tengah dibahas oleh tim dari pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Ia menekankan bahwa Polri tidak perlu merasa cemas terkait isu-isu mengenai perubahan posisi kelembagaannya.
“Masalah reformasi Polri memang sedang digodok ya di tim reformasi bentukan Presiden dan di panja reformasi ini, Polri nggak perlu cemas walau ada berita-berita nanti Polri di bawah kementerian, di bawah lembaga ini, jangan confused tentang itu,” ujar Rikwanto dalam rapat tersebut.
Dorongan untuk Berbenah dan Meraih Simpati
Menurut Rikwanto, momentum reformasi ini seharusnya dimanfaatkan Polri untuk berbenah diri dan menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ia berharap Polri dapat meraih simpati dan dicintai oleh masyarakat.
“Justru saat ini Polri harus tunjukkan sisi terbaik bagaimana melayani masyarakat, bagaimana menegakkan hukum. Tunjukkan Polri betul-betul bagus dalam bekerja dan pada akhirnya bisa mendapat simpati masyarakat dan dicintai masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar Polri tidak terpengaruh oleh dinamika kekuasaan yang seringkali menjadi sorotan publik.
“Harapan dari kami jangan lemah, jangan terus goyah dalam tugas, dan juga satu lagi, ada penilaian masyarakat sering larut, sengaja dan tidak sengaja, suka tidak suka dalam kekuasaan. Ini koreksi dari masyarakat, hati-hati terjemahkan itu,” tegas Rikwanto.
Penegasan Posisi di Bawah Presiden
Di akhir pernyataannya, Rikwanto kembali menegaskan harapan Fraksi Partai Golkar agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden RI. Hal ini, menurutnya, merupakan amanat undang-undang dan amanat reformasi yang harus dilaksanakan.
“Terakhir harapan kita dari Fraksi Partai Golkar, Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung, ini amanat undang-undang, amanat reformasi yang kita tinggal laksanakan agar tugas-tugas ke depan lebih bisa lagi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
