Senin, 26 Januari 2026 – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penolakannya terhadap ide penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah sebuah kementerian. Menurut Jenderal Sigit, posisi tersebut justru akan melemahkan institusi Polri dan juga Presiden RI.
Pernyataan tegas ini disampaikan Jenderal Sigit di penghujung Rapat Kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia mengapresiasi dukungan dari berbagai fraksi di DPR yang menginginkan Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI, serta menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR.
“Mohon maaf Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sigit.
Jenderal Sigit meyakini bahwa posisi Polri saat ini, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sangat krusial dalam membantu tugas kepala negara. Ia mengkhawatirkan penempatan Polri di bawah kementerian khusus dapat menciptakan potensi “matahari kembar”, yang dapat mengganggu efektivitas koordinasi dan komando.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk menjadi menteri kepolisian. Namun, ia dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia bahkan menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menduduki posisi menteri kepolisian jika harus memilih.
“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Sigit, yang disambut tepuk tangan meriah dari anggota Komisi III DPR.
Kapolri kembali menegaskan penolakannya terhadap ide penempatan Polri di bawah kementerian atau menteri khusus. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperjuangkan agar posisi Polri tetap berada di bawah Presiden.
“Oleh karena itu saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” tegasnya.
“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuh Jenderal Sigit.
