Satgas PKH Tegaskan Pencabutan Izin 28 Perusahaan Terkait Bencana Sumatera adalah Keputusan Presiden

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan bahwa pencabutan izin 28 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam bencana ekologis di Sumatera merupakan keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengimbau agar perusahaan-perusahaan tersebut kooperatif dan mematuhi kebijakan ini.

“Pengumuman itu adalah keputusan resmi dan yang mengumumkan itu kan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) sebagai orang yang ditugaskan Presiden untuk menyampaikan ke publik bahwa ini telah dicabut,” ujar Barita kepada wartawan pada Senin (26/1/2026).

Barita menjelaskan bahwa proses administratif terkait pencabutan izin tersebut saat ini sedang berjalan. Oleh karena itu, perusahaan yang terkena dampak diminta untuk segera mempersiapkan langkah-langkah dalam melaksanakan keputusan tersebut.

“Mereka harus mematuhi, itu sudah diumumkan. Kalau penyelesaian, mereka sudah harus beres-beres penyelesaian dan pelaksanaan keputusan itu,” tegasnya. Ia menambahkan, perusahaan juga perlu mengoordinasikan langkah selanjutnya dengan kementerian sektoral terkait. “Kedua, bagaimana menyelesaikan dengan pencabutan itu, mereka harus mengoordinasikannya, menanyakannya ke kementerian sektoralnya itu. ‘Bagaimana ini sesudah dicabut?’ ada inisiatif seperti itu,” lanjut Barita.

Lebih lanjut, Barita menerangkan bahwa lahan dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut akan dimanfaatkan kembali sesuai dengan regulasi dan fungsinya, baik itu kawasan Hutan Produksi, Hutan Konservasi, maupun Hutan Lindung.

“Jadi atas kegiatan penertiban itu dilakukan mengembalikan kepada regulasi peraturan, kepatuhan, ketaatan pada ketentuan baik Undang-Undang maupun peraturan di bawahnya,” tutur Barita. Ia menekankan bahwa konsekuensi dari pencabutan izin ini adalah penyelesaian seluruh aktivitas korporasi yang terkait dengan penguasaan lahan bisnis mereka selama ini.

“Tetapi karena ini bukan lagi sekadar menertibkan tapi sudah dicabut izinnya, tentu konsekuensinya adalah penyelesaian seluruh aktivitas korporasi yang dicabut izinnya itu atas penguasaan aktivitas bisnisnya selama ini,” pungkasnya.