Jakarta – Indonesia secara resmi telah bergabung dalam Dewan Perdamaian di Gaza, sebuah inisiatif yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam dewan tersebut tidak dimaksudkan untuk terlibat dalam pertempuran.
Peran Indonesia dalam Menjaga Perdamaian
“Kita di sana utamanya lebih menjaga perdamaian. Jadi tidak untuk ikut bertempur,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026).
Utut menilai keterlibatan Indonesia sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Namun, ia kembali menekankan bahwa Indonesia tidak akan mengirimkan pasukan untuk terlibat langsung dalam pertempuran.
Meskipun kepemimpinan misi tersebut nantinya akan berada di bawah komando jenderal dari Amerika Serikat, Utut menyatakan harapan agar Indonesia dapat mengirimkan perwakilan terbaiknya.
“Walaupun nanti lead-nya salah satu jenderal dari US, kita juga berharap kita akan mengirimkan jenderal terbaik kita di sana dan pasukan terbaik tempur kita tetapi tidak untuk ikut bertempur,” tuturnya. “Tadi kita underline, kita tidak untuk bertempur tetapi lebih untuk menjaga perdamaian,” sambung dia.
Pendanaan Misi Perdamaian
Menanggapi pertanyaan mengenai iuran yang harus disetorkan sebagai bagian dari dewan tersebut, Utut menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada alokasi khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keikutsertaan Indonesia dalam misi ini.
“Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu diketok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika diketok Rp 187,1 triliun, tentu tidak ada itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika ada sumber pembiayaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut akan menjadi bagian dari kebanggaan nasional.
“Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional, dan tentu di dunia yang saling satu sama lain mempengaruhi, nanti akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia,” imbuh dia.
