Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan adanya pergeseran paradigma dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam pelayanan terhadap masyarakat. Transformasi ini mencakup cara Polri dalam mengamankan demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum.
Perubahan Paradigma Pelayanan
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (26/1/2026), Jenderal Sigit memaparkan upaya perbaikan yang terus dilakukan Polri. Salah satu fokus utamanya adalah perubahan cara pandang dalam melayani masyarakat saat terjadi penyampaian pendapat.
“Kita dorong untuk melakukan berbagai macam perbaikan. Salah satunya adalah paradigma terhadap pelayanan,” ujar Sigit. Ia menjelaskan bahwa paradigma lama yang cenderung ‘menghadapi massa’ kini telah diubah menjadi ‘melayani masyarakat’.
Pendekatan Preemtif dan Preventif
Perubahan ini menekankan pada pendahuluan tindakan preemtif dan preventif dalam setiap agenda penyampaian pendapat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif.
“Awalnya menghadapi massa, saat ini kita ubah paradigmanya melayani masyarakat. Mendahulukan tindakan preemtif dan preventif dalam berbagai penyampaian pendapat,” jelas Sigit.
Akuntabilitas dan Kepercayaan
Untuk mendukung transformasi ini, personel Polri juga dibekali dengan berbagai peralatan, termasuk body camera, guna meningkatkan akuntabilitas. Tindakan tegas dan terukur, menurut Sigit, baru akan dilakukan apabila terjadi kerusuhan.
Lebih lanjut, Sigit menekankan optimalisasi peran negosiator dan perubahan mindset aparat dari yang awalnya mengedepankan power based atau berbasis kekuasaan, kini didorong menjadi trust based atau berbasis kepercayaan.
“Perubahan mindset dari aparat menjadi pelayan yang awalnya kita mengedepankan power based atau berbasis kekuasaan, saat ini kita mendorong trust based atau berbasis kepercayaan. Kita harapkan ini akan memunculkan suasana baru dalam rangka menjaga kondusivitas,” tutupnya.
