Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, mendesak pemerintah kota untuk memastikan penanganan dan pengelolaan sampah di Surabaya berjalan optimal demi kenyamanan warga. Ia menekankan pentingnya mencegah penumpukan sampah di berbagai titik kota.
“Tidak hanya bikin bau, jorok, dan mengundang penyakit. Mengganggu estetika kota dan bikin tidak nyaman warga Surabaya. Jangan sampai ada penumpukan sampah,” ujar Laila dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (22/1/2026).
Laila menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang tidak serius dapat menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat urban. Penanganan yang tidak profesional dikhawatirkan dapat menciptakan problematika kota dan mengusik kenyamanan warga. Ia menegaskan bahwa Surabaya harus terhindar dari persoalan sampah dalam kondisi apapun.
Meskipun demikian, Laila mengaku percaya pada langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya dalam menangani sampah selama ini. Saat ini, Surabaya menghasilkan sekitar 1.600 ton sampah per hari, yang terdiri dari sampah organik, anorganik, dan sampah plastik dari rumah tangga, tempat usaha, hingga industri.
Ia meminta DLH untuk terus mengoptimalkan pengelolaan sampah, karena prioritas utama warga Surabaya adalah lingkungan yang bersih, bebas tumpukan sampah, dan tidak berbau. Laila juga mendorong agar tidak ada penumpukan sampah, baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun di sudut-sudut kota. Selain itu, ia menekankan pentingnya kesadaran pengembang perumahan dalam mengelola sampah di wilayah mereka, serta meminta setiap kampung membuat kesepakatan bersama terkait pengelolaan sampah lokal sebelum dibuang ke TPS.
“Kita semua tidak ingin fenomena penumpukan sampah di Jakarta terjadi di Surabaya. Kami yakin Pemkot mampu mengelola sampah dengan optimal,” lanjut Laila.
Pimpinan DPRD Surabaya ini juga mendorong peran aktif warga di tingkat kampung dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengingat petugas DLH tidak selalu menjangkau perkampungan. Laila menegaskan bahwa jika terdapat petugas pengangkut sampah menggunakan gerobak di kampung, hal tersebut perlu dirundingkan bersama, terutama terkait pembiayaan. Ia juga meminta Pemkot mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat kampung.
“Pemkot Surabaya harus konsisten memberikan bantuan seperti tong sampah, gerobak, hingga sarana penunjang lainnya demi kebersihan kampung,” papar Laila.
Dorong Truk Modern, Bukan Truk Lendir
Laila juga mendesak agar DLH tertib dan rutin mengangkut sampah di TPS. Selama ini, sampah rumah tangga diangkut petugas mandiri dari kampung atau perumahan menuju TPS, sebelum akhirnya diangkut DLH ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Ia meminta adanya batas waktu pengangkutan sampah dari TPS, yakni sebelum pukul 07.00 WIB, bertepatan dengan jam masuk kerja dan sekolah.
Laila menilai Surabaya sebagai kota metropolitan sudah seharusnya menggunakan armada pengangkut sampah modern, bukan lagi truk sampah lendir. Ia mengamati masih ada truk sampah yang hanya ditutup terpal, sehingga perlu pembenahan manajemen dan optimalisasi armada pengangkut.
Apresiasi TPS RDF dan Kampung Zero Waste
Meskipun demikian, Laila mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya dalam mengelola sampah menjadi energi alternatif melalui TPS RDF (Refuse Derived Fuel). TPS RDF tersebut berlokasi di TPS 3R Tambak Osowilangun dan hasil pengeringannya dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif industri. Saat ini, Pemkot Surabaya tengah berkoordinasi dengan industri Semen Gresik terkait pemanfaatan RDF tersebut.
DPRD bersama Pemkot Surabaya telah menganggarkan Rp 30 miliar untuk pengoperasian TPS RDF. “Kami mendukung upaya Pemkot Surabaya untuk mengatasi problematika kota soal sampah. Apalagi saat ini tengah dijalankan program kampung zero waste. Kampung nol sampah di Surabaya,” ucap Laila.
Laila menyampaikan bahwa jumlah sampah di Surabaya berkisar antara 1.600 hingga 1.800 ton per hari. Ia mendorong agar pengelolaan sampah organik lebih dimaksimalkan sehingga volume sampah dapat tereduksi secara signifikan. Politisi perempuan dari PKB ini mengakui program kampung zero waste dan bank sampah belum berjalan optimal karena pengelolaannya belum tertata, sehingga pemilahan sampah belum maksimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, Dedik Irianto, menyampaikan bahwa sampah organik di Surabaya telah dipilah dan diolah. Saat ini, Surabaya memiliki 27 rumah kompos dan 12 TPS 3R. “Selain rumah kompos, Surabaya juga punya 12 TPS 3R. Bahkan kami saat ini juga tengah mengembangkan TPS RDF (Refuse Derived Fuel) yang bisa jadi bahan bakar alternatif,” pungkas Dedik.
