Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengumumkan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra telah kembali beroperasi penuh. Ketiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat.
Rapat Koordinasi dan Apresiasi
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatra yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).
Detail Pemulihan Sektor Kesehatan
Berdasarkan data Satgas, dari total 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak, sembilan RSUD yang sempat berhenti beroperasi kini telah kembali normal. Rinciannya, delapan RSUD di Aceh dan satu RSUD di Sumatra Utara.
Sementara itu, dari 867 puskesmas yang terdampak, 152 di antaranya sebelumnya tidak beroperasi. Saat ini, 865 puskesmas telah beroperasi normal, sedangkan dua puskesmas lainnya masih menggunakan lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.
Sektor Lainnya Menunjukkan Kemajuan
Selain sektor kesehatan, proses pembelajaran di ketiga provinsi terdampak juga telah kembali berjalan 100 persen. Sekitar 3 persen kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan di ruang kelas darurat.
Di sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan. Sumatra Utara telah pulih hingga 99 persen, dan Sumatera Barat telah menyala 100 persen.
Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah kembali beroperasi. Layanan internet di wilayah terdampak juga berjalan normal, begitu pula dengan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang dinilai relatif stabil.
Pemulihan Ekonomi dan Pemerintahan
Seluruh pasar di Sumatera Barat dan Sumatra Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Di Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sisanya dalam proses pemulihan bertahap.
Tito memastikan roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang, telah kembali berjalan normal. Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik.
Tantangan Infrastruktur Lanjutan
Meskipun demikian, Tito mengakui masih ada sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan. Ini termasuk jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai.
Posko Pemantauan Terpadu
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. Pos komando berada di Kemendagri, dengan satu posko tambahan di Aceh, serta pembentukan posko tingkat provinsi di Sumatra Utara dan Sumatera Barat.
“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatra Utara, di Medan, Sumatra Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambah Tito.
Upaya terpadu ini dilakukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
